Gerakan Peningkatan Produksi Padi Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Bogor

Gerakan Peningkatan Produksi Padi Berbasis Masyarakat (GP3M) merupakan salah satu upaya konkrit Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Pertanian dan Kehutanan untuk mendorong peningkatan produksi dan produktivitas padi sekaligus mewujudkan kawasan budidaya padi secara berkelanjutan.

Hal ini sebagai upaya pengembangan kawasan budi daya padi serta pemenuhan kecukupan pangan di Wilayah Kabupaten Bogor. Dinas Pertanian dan Kehutanan (Distanhut) Kabupaten Bogor melakukan terobosan baru dengan menggagas program yang dikemas dalam program GP3M.

“Program ini insya Allah, akan kami diterapkan secara berkelanjutan yang akan dimulai pada tahun anggaran 2012 hingga tahun 2014 mendatang,” ujar Ir HM Zairin MP kepada wartawan melalui selular. Senin, (21/11/2011).

Manfaat yang dapat diambil dari Gerakan Peningkatan Produksi Padi Berbasis Masyarakat (GP3M) ini terpenuhinya kecukupan pangan ditingkat individu dan keluarga serta ketahanan pangan ditingkat wilayah dan Kabupaten Bogor, juga tentunya akan berdampak pula terhadap peningkatan pendapatan petani sehingga dapat hidup sejahtera.

Lebih lanjut Ir.H.M.Zairin mengungkapkan bahwa dalam penerapannya, program GP3M ini dilakukan melalui berbagai strategi, yaitu strategi Pendekatan Sistem Agribisnis dan strategi Pendekatan Manajemen Rantai Pasok (Suplly Chain).

Untuk Pendekatan Agribisnis ini, dilakukan secara komprehensif dari hulu hingga hilir, yang mencakup paket komprehensif dari seluruh sistem atau paket partial dari masing-masing sub sistem yang disesuaikan dengan kebutuhan wilayah, meliputi Sub Sistem Agribisnis Hulu (Up-Stream Agribusiness), Sub Sistem Usaha Tani (On Farm Agribusines), Sub Sistem Agribisnis Hilir (Down-Stream Agribusines), dan Sub Sistem Jasa Layanan Pendukung (Supporting Institutions).

Sedangkan untuk Pendekatan Manajemen Rantai Pasok (Supply Chain Management), yakni diantaranya mencakup pembinaan SDM dan kelembagaan petani SL-PTT, Pemberian Bantuan Modal Kerja, Saprodi (Benih Unggulan/bermutu), SL-PHT dan bahan pengendali OPT serta bantuan pasca panen dan fasilitasi pemasaran yaitu, Rantai Pasok Input, Usaha Tani/Budidaya, Rantai Pasok Output, Jasa Layanan Penujang serta Infrastruktur juga Norma Sistem Prosedur, criteria dan regulasi.

Ir.H.M.Zairin juga mengatakan, program GP3M ini akan dilaksanakan di 6 Wilayah Kecamatan yang tersebar di Kabupaten Bogor, yaitu untuk wilayah Bogor Barat meliputi Kecamatan Tenjolaya, Nanggung, dan Pamijahan, kemudian diwilayah Bogor Selatan yaitu Kecamatan Cijeruk, dan di wilayah Bogor Timur yakni Cariu dan Tanjungsari.

Wilayah itu memiliki potensi lahan seluas 10.445,00 Ha. dari target 500,00. dengan proyeksi rata-rata produktivitas 8,00 ton/ha serta target pengembalian 1 ton Gabah Kering Panen (GKP) /Ha atau 12,5 Persen. Disebutkan bahwa keseluruhan komponen kegiatan pada setiap sub sitem yang meliputi Sub Sistem Hulu, Sub Sistem Usaha Tani, Subsistem Hilir dan Subsistem Jasa Pendukung.

Sementara untuk Sub Sistem Hulu, Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor akan memberikan bantuan modal kerja sebesar Rp. 3 Juta per musim tanam per hektar dengan asumsi harga Gabah Kering Panen (GKP) dilokasi petani sebesar Rp. 3 ribu per Kg. Namun demikian para petani yang telah mendapatkan bantuan tersebut, wajib mengembalikan GKP ke Pemkab Bogor sebanyak 1 ton/ha permusim tanam.

Tidak hanya itu, dalam Sub Sistem hulu ini, Pemkab Bogor juga akan menggulirkan bantuan benih unggul, pupuk bersubsidi dan pestisida melalui program kegiatan dari SKPD terkait, misalnya saja benih unggul yang akan digunakan adalah Ciherang, Mekongga dan lain-lain dengan mempertimbangkan potensi produktivitas sebesar 8,4 ton/ha atau rata-rata produktivitas yang diharapkan 8,0 ton/ha.

Disisi lain untuk Sub Sistem Usaha Tani, yakni teknik budidaya terkini yang mencakup keseluruhan pola usaha tani harus mengikuti teknologi dan inovasi yang diarahkan oleh Pemkab Bogor, yaitu menggunakan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT).

Teknik budidaya yang diterapkan meliputi, penggunaaan benih bermutu yang sesuai dengan kondisi setempat dan memenuhi selera pasar, pengendalian hama terpadu secara tepat sesuai dengan jadwal tanam dan penggunaan pestisida saat keadaan musuh alami rendah, dan memperbanyak penggunaan pupuk organik serta panen saat 90 persen gabah menguning.

Selanjutnya untuk Sub Sistem Hilir, yaitu penanganan panen dan pengolahannya menjadi beras difasilitasi oleh Pemkab Bogor melalui penyediaan terpal, alat perontok padi, gudang/resi gudang, lumbung pangan masyarakat, alat pengering, huller/Rice Milling Unit (RMU) sampai ke pemasaran.

Tak kalah pentingnya Sub Sistem Jasa Pendukung, yakni alat dan mesin pertanian semua difasilitasi oleh Pemkab Bogor, sedangkan pembiayaannya melibatkan BPR atau Lembaga Perkreditan Kecamatan, dan pemasarannya dikerjasamakan dengan PD Pasar Tohaga Kabupaten Bogor.

Dalam pengorganisasiannya program ini, selain melibatkan SKPD terkait juga melibatkan para tenaga pendamping Non PNS yang bertugas melakukan kegiatan pendampingan sejak tahapan persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta memberikan laporan kemajuan secara berkala atas pelaksanaan gerakan tersebut, juga bersama-sama dengan Tenaga Lapangan dari SKPD terakait meliputi UPT, BP3K, PPK dan PPL untuk menggerakkan petani, kelompok tani maupun Gapoktan untuk kesuksesan gerakan tersebut. (als)