Rencana TPBU Ditentang Warga Desa Cijeruk

Selain menolak untuk dijadikan pemakaman non muslim, warga juga khawatir pada lahan tersebut didirikan tempat peribatan yang akhirnya merugikan masyarakat sekitar.
Sementara berdasarkan isi surat pernyataan dari
PT Danita pada 2000 lalu, bahwa lahan yang berlokasi di Kampung Cijeruk Desa
Palasari itu, akan dijadikan tempat pemakaman bukan umum (TPBU). Artinya
pemakamam keluarga/jemaat (non komersil) dengan ketentuan, tidak akan
mengadakan kegiatan peribadatan di lokasi tanah tersebut di atas selain
daripada pemakaman sesuai dengan izin yang di proses, pada lahan seluas 4,7
hektar yang berdiri di dua desa yakni Desa Palasari dan Cijeruk.
Salah seorang tokoh masyarakat setempat yang
enggan namanya ditulis menyebut, dirinya akan selalu memperhatikan dampak
lingkungan dengan menjaga kebersihan, keindahan dan kesehatan (K3) di sekitar
lokasi TPBU.
“Pemilik lahan juga mestinya selalu melibatkan
warga sekitar dalam segala hal kegiatan sebagai tenaga kerja sesuai dengan
kemampuan masing-masing. Juga, apabila kemudian hari terjadi permasalahan maka
akan diselesaikan secara musyawarah mufakat,’’ katanya,
Senin (14/5/2012).
Sementara terhadap isi surat pernyataan dari PT
Danita, warga menuding, bahwa PT Danita telah membohongi publik karena janjinya
lahan pemakaman itu tidak akan dijadikan tempat periadatan. “Padahal, ada
indikasi pada lahan tersebut akan ada tempat peribadatan. Masyarakat setempat
mengaku sudah mengetahui inidikasi imi,” sebut sumber tersebut.
Selaku tokoh masyarakat, sebut sumber lagi,
dirinya merasa kecolongan. Menurut dia, PT Danita yang telah mendirikan
bangunan gudang penyimpanan barang, malah disinyalir malah untuk tempat
peribatan.
“Maka dari itu kami dan warga sekitar
melakukan penolakan atas rencana pembangunan pemakaman, bila dilengkapi dengan
sarana peribadatan bagi umat non muslim,’’ tukasnya.
Terkait permasalahan ini, Pemerintah
Kabupaten (Pemkab) Bogor dimintanya agar jangan tutup mata. “Warga
umumnya minta, agar Pemkab Bogor jangan sampai menunggu adanya kericuhan
antar warga yang akan menlibatkan orang banyak,” pinta dia.
Oleh karenanya, ia juga berharap surat
perizinan lahan yang sudah diajukan oleh PT Danita ke Pemkab Bogor untuk
ditinjau ulang. “Bila perlu izin pembangunannya dihentikan,’’ pintanya.
Hal senada disampaikan salah seorang btokoh agama
setempat yang juga tak mau ditulis namanya. Ia menyatakan menolak keras
keberadaan lahan milik PT Danita seluas 4,7 hektar yang akan dijadikan lahan
kuburan non muslim itu.
’’Kampung saya tidak mau dikelilingi oleh
kuburan. Pasalnya, akan dapat menjadi dampak negatif terhadap masyarakat. Kita
juga khawatir lahan itu menjadi lahan tidak produktif dan menghilangkan
potensi ekonomi warga,” katanya.
Sisi lain, kata tokoh agama ini, masih ada lahan
kuburan seluas 3,5 hektar yang masih dapat digunakan. “Kami heran. Kenapa kok
tidak dimaksimalkan lahan perkuburan yang ada,” cetus dia.
Lantas ia juga meminta agar Pemkab Bogor
mengantisipasi terjadinya konflik warga terkait pengembangan lahan milik PT
Danita yang akan dijadikan kuburan. “Sebaiknya malah Pemkab Bogor menghentikan
rencana pembangunan pekuburan bagi non muslim itu dan jangan memaksakan diri
untuk mengeluarkan izinnya,’’ harap dan pintanya. (giz/als)
Tidak ada komentar