Sejumlah Pondok Pesantren Tolak BOS

CIBINONG – Pakta integritas yang digulirkan Kantor Kementerian Agama (Kakemenag) Kabupaten Bogor sebagai syarat utama bagi Pondok Pesantren Salafiah (PPS) Wajar Diknas penerima bantuan operasional sekolah (BOS) diduga sebagai penyebab ponpes menolak BOS.

Apalagi terkuaknya kasus dugaan penyelewengan BOS di Kakemenag yang hingga kini masih diusut Polres Bogor. Jumlah ponpes menolak bantuan BOS semakin banyak. Sebelumnya, pencairan BOS periode Oktober-Desember 2011, empat ponpes menolak. Otomatis keempat ponpes ini dicoret sebagai penerima BOS buat periode selanjutnya.

“Untuk periode Januari-Maret 2012, 14 dari 49 ponpes menolak menyerahkan berkas. Artinya mereka menolak BOS,” kata Mat Nur, Kasipekapontren Kakemenag Kabupaten Bogor, Selasa. Besaran BOS untuk PPS Ula (setingkat SD) Rp 397.000 per santri per tahun dan PPS Wustha (SMP) Rp570.000 per santri per tahun.

Dia mengaku tidak tahu pasti penolakan ponpes menerima BOS. Tapi, dia mengklaim, tidak hanya terjadi di Kabupaten Bogor, melainkan di daerah lainnya se-Provinsi Jawa Barat. Dia juga membantah adanya ketakutan pimpinan ponpes dalam penggunaan BOS. Apalagi, adanya pakta integritas yang disyaratkan Kemenag sebagai pencairan dana BOS.

Sekedar diketahui, ponpes penerima BOS disyarakat menandatangani pakta integritas di atas materai, di antaranya berisi ponpes pro aktif mencegah KKN dan siap diaudit aparat pengawas pemerintah. Diduga adanya pakta integritas inilah yang membuat ponpes menolak BOS.

Pimpinan Ponpes Hidayatul Khoir Abdul Fatah, misalnya mengatakan lebih baik mencari sumber dana lain daripada kelak berurusan dengan hukum. “Lebih baik mencari dari para dermawan,” ujarnya.

Dikatakan Mat Nur, pakta integritas digulirkan untuk menghindari adanya tindak penyelewengan dana BOS. Dengan pakta ini ponpes bertanggung jawab jika terjadi kasus atau tindak mark up data. “Pakta ini arahnya agar beban dan pertanggungjawaban dana BOS itu di masing masing ponpes,” ucapnya.

(iwan/sir)