Rekomendasi LKPJ Bupati T.A 2011
Dalam rangka penetapan keputusan DPRD Kabupaten Bogor tentang Rekomendasi Laporang Keterangan Pertanggungjawaban(LKPJ) Bupati T.A 2011 diperlukan check and balance untuk memantau sejauh mana terwujudnya pencapaian program-program pemerintah dalam rangka desentralisasi dan pengawasan pelaksanaan program daerah.(5/4).
Dalam rapat tersebut ketua Pansus 2, Iwan Setiawan menyampaikan catatan DPRD mengenai LKPJ Bupati Bogor Tahun Anggaran 2010.dalam catatan DPRD tersebut disampaikan ada beberapa kekurangan, antara lain dalam Pembuatan LKPJ tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2007. Maka dari itu harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah tersebut.
Kemudian terlihat pada Bab II tentang Prioritas, Pemerintah belum menunjukkan keberhasilannya. LKPJ harus pula mencantumkan laporan kegiatannya, tidak hanya mengenai program-program kerja saja. DPRD berpendapat bahwa untuk pembuatan LKPJ tahun depan, kekurangan-kekurangan yang terjadi diusahakan agar tidak terulang kembali.
Bupati Kabupaten Bogor, Rahmat Yasin berkata bahwa LKPJ T.A 2010 ini bisa dijadikan bahan koreksi dan evaluasi untuk menyusun LKPJ tahun anggaran berikutnya. “ hasil yang telah didapatkan ada yang belum mencapai target dan ada juga yg kelebihan target, hal itu adalah peningkatan jumlah penduduk.” Terang RY.
Ia juga menambahkan bahwa hal itu merupakan konsekuensi Kabupaten Bogor sebagai kota penyangga bagi ibu kota Negara. Kemudian angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ideal adalah 20% dari kemampuan daerah, namun hal itu tidak sebanding dengan kenaikan jumlah APBD. Namun hal itu bisa diatasi dengan meningkatkan jumlah PAD tanpa mengesampingkan lingkungan. “Apalah artinya PAD besar tapi alam yang dikorbankan.” Jelas RY. Berbagai prestasi yang sudah diraih sebelumnya diharapkan bisa menjadi pemicu untuk pencapaian prestasi yang selanjutnya.
Menyoal SKPD
Ternyata Pansus LKPJ belum sepakat mengganjar Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor dengan rapor merah terkait kinerjanya tahun 2010 lalu. Pasalnya ada sejumlah anggota Pansus LKPJ yang justru membela Disdik. Anggota Pansus LKPJ, Bambang Gunawan menilai kinerja Disdik selama tahun 2010 lalu cukup baik bahkan mengalami peningkatan pada tahun sebelumnya. Menurutnya, meskipun ada kegagalan pada realisasi pelaksanaan proyek yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 23 miliar, namun hal tersebut bukan karena kesalahan dari pihak Disdik melainkan dari pihak pengusaha.
Meski Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) berjalan mulus tanpa adanya penolakan dari kalangan DPRD Kabupaten Bogor, namun Panitia Khusus (Pansus) LKPJ tetap menyoroti kinerja sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemkab Bogor.
Menurut mereka, Pendapatan Asli Daerah (PAD) memang terus mengalami peningkatan, tetapi hal itu tidak seiring dengan kinerja sejumlah SKPD. Ironisnya meskipun semua program SKPD telah dievaluasi namun mereka belum mampu memberikan pelayananan kepada masyarakat.
Anggota Pansus LKPJ, Eko Syaiful Rohman mengatakan, saat ini masih ada SKPD yang belum maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Eko mencontohkan Kinerja Dinas Pertanian dan Kehutanan yang dinilai belum optimal dalam melakukan revitalisasi pertanian.
Sumber: Release Diskominfo Kabupaten Bogor 5/4/2011
Koran Bogor 5/4/2011
Tidak ada komentar