Wapres Minta Kepala Daerah Perbaiki Pengelolaan Keuangan
Wakil Presiden Boediono mengingatkan para kepala daerah untuk memperbaiki pengelolaan keuangan. Menurutnya, pengelolaan keuangan menjadi salah satu hal yang paling fundamental dalam membentuk Good Goverment.Sorotan Wapres terhadap pengelolaan keuangan dinyatakannya dalam peringatan HUT OTDA ke-15 yang digelar di Plaza Balaikota Bogor, Senin (25/4/2011).
Peringatan HUT OTDA juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Gubernur se-Indonesia dan Bupati/Walikota.
“Pengelolaan keuangan di daerah sangat mutlak harus dijaga setertib mungkin. Itu landasan bagi apapun, termasuk pelayanan publik yang bermuara bagi masyarakat,” ujar Boediono.
Oleh sebab itu, Mantan Gubernur Bank Indonesia itu mengharapkan hasil audit dari BPK diikuti dan ditindaklanjuti oleh semua Pemerintah Daerah. Agar laporan keuangan setiap mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Boediono juga mengharap agar BPK bisa memberikan asistensi maupun saran-saran perbaikan dalam hal pengelolaan keuangan.
Dalam kesempatan yang sama, Boediono juga menyelamati para kepala pemerintahan yang berhasil menyabet kriteria sebagai penyelenggara pemerintahan terbaik se-Indonesia. “Ini adalah suatu pengakuan kinerja Bapak/Ibu dalam melayani masyarakat,” ujarnya.
Ia mengaku sangat senang dan bangga dengan penghargaan yang dibagikan tersebut. Penilaian yang dilakukan Kementrian Dalam Negeri dirasa sudah komprehensif.
Sedikitnya terdapat 173 indikator penilaian, mulai dari lingkungan hidup, tata ruang, catatan sipil dan ketahanan pangan. Penilaian juga dilakukan oleh tim penilai yang objektif. “Inilah kunci kredibilitas dari penilaian itu,” katanya.
Ke depan, Boediono merasa optimis tis terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Dengan inovasi di berbagai daerah, Boediono mengharapkan kepala daerah lainnya juga termotivasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. (dian/gus/als)
Sumber: Kota Bogor 25/4/2011
“Pengelolaan keuangan di daerah sangat mutlak harus dijaga setertib mungkin. Itu landasan bagi apapun, termasuk pelayanan publik yang bermuara bagi masyarakat,” ujar Boediono.
Oleh sebab itu, Mantan Gubernur Bank Indonesia itu mengharapkan hasil audit dari BPK diikuti dan ditindaklanjuti oleh semua Pemerintah Daerah. Agar laporan keuangan setiap mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Boediono juga mengharap agar BPK bisa memberikan asistensi maupun saran-saran perbaikan dalam hal pengelolaan keuangan.
Dalam kesempatan yang sama, Boediono juga menyelamati para kepala pemerintahan yang berhasil menyabet kriteria sebagai penyelenggara pemerintahan terbaik se-Indonesia. “Ini adalah suatu pengakuan kinerja Bapak/Ibu dalam melayani masyarakat,” ujarnya.
Ia mengaku sangat senang dan bangga dengan penghargaan yang dibagikan tersebut. Penilaian yang dilakukan Kementrian Dalam Negeri dirasa sudah komprehensif.
Sedikitnya terdapat 173 indikator penilaian, mulai dari lingkungan hidup, tata ruang, catatan sipil dan ketahanan pangan. Penilaian juga dilakukan oleh tim penilai yang objektif. “Inilah kunci kredibilitas dari penilaian itu,” katanya.
Ke depan, Boediono merasa optimis tis terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Dengan inovasi di berbagai daerah, Boediono mengharapkan kepala daerah lainnya juga termotivasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. (dian/gus/als)
Sumber: Kota Bogor 25/4/2011
Tidak ada komentar