Reorganisasi SKPD Optimalkan Pendapatan Daerah
“Ini untuk penguatan kesadaran atas cinta tanah air dan peningkatan kedisiplinan. Ini yang pertama kali pada tahun 2012, saya lihat para pegawai sudah tertib. Pentingnya upacara ini selain penguatan kesadaran adalah penyampaian pesan-pesan penting diantaranya tentang reorganisasi di beberapa SKPD seperti Dinas Pendapatan, Keuangan dan Barang Daerah menjadi dua dinas di lingkungan Pemkab Bogor”, ujar Nurhayanti.
Kemudian Nurhayanti menegaskan tujuan dari reorganisasi Dinas Pendapatan, Keuangan dan Barang Daerah menjadi dua dinas di lingkungan Pemkab Bogor, yakni selain untuk memaksimalkan pelaksanaan fungsi pendapatan daerah, juga dimaksudkan untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan barang daerah dengan mempertimbangkan prinsip organisasi ramping struktur namun kaya fungsi.
“Kita berharap, kemandirian Dinas Pendapatan Daerah serta Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah ini mampu membawa perubahan positif dan perbaikan dibidang keuangan dan barang daerah, terutama dalam kaitannya dengan optimalisasi peningkatan pendapatan daerah serta tertib administrasi keuangan dan barang daerah yang tujuannnya antara lain mengarah pada percepatan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bogor meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam penilaian Badan Pemeriksa Keuangan R.I.”. Tandas Hj. Nurhayanti.
Menurutnya, terbentuknya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tentunya akan meningkatkan motivasi kita untuk membangun kualitas sebagai lembaga birokrasi yang sehat, kuat dan terjamin profesionalismenya. Sejalan dengan tujuan tersebut, lanjut Hj. Nurhayanti, diminta setelah tahapan penempatan sumberdaya aparatur dan sarana prasarana dikedua dinas tersebut selesai, segera bersinergi dengan seluruh SKPD lainnya untuk mempersiapkan penyusunan rancangan DPA-SKPD menyongsong implementasi APBD 2012.
“Kita semua bertanggung jawab untuk melaksanakan APBD secara benar, teliti dan konsisten serta mengamankan pelaksanaannya ditingkat implementasi sesuai dengan fungsinya sebagai pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta sebagai stimulant pertumbuhan ekonomi yang mengacu peningkatan dan perluasan lapangan kerja”. Tandas Hj. Nurhayanti.
Untuk itu, kata Hj. Nurhayanti, kepada seluruh SKPD diminta agar segera menetapkan Time Schedule pelaksanaan pelaksanaan kegiatan serta melaksanakannya dengan disiplin dan control yang ketat dalam rangka pengawasan melekat serta menjamin pelaksanaan APBD yang efisien, tepat waktu dan tepat sasaran.
“Saya berharap tidak ada lagi program yang tidak diselesaikan, semua harus selesai dengan berpedoman pada efisiensi dan efektifitas. Lalu setiap SKPD hendaknya sesegera mungkin mempersiapkan pengadaan barang dan jasa melalui unit-unit layanan pengadaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan publik”, harap Sekda Kabupaten Bogor ini. (Iwa/Rido/Als)
Sumber: Kabupaten Bogor
Tidak ada komentar