DPRD Setujui Hibah Lahan Pemkab Bogor
Penandatangan persetujuan tersebut dilakuan Ketua DPRD Kabupaten Bogor Iyus Djuher Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor, Cibinong.
Menurut Iyus Djuher persetujuan tersebut berangkat dari Surat Bupati Bogor nomor 593.82/93-DPKbD tanggal 6 Agustus 2012, perihal revisi surat permohonan persetujuan hibah tanah Pemerintah Kabupaten Bogor.
“Hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah. Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah”, jelas Iyus.
Tanah yang dihibahkan ke dua institusi tersebuta adalah, tanah seluas 814 m2 terletak di Desa Jonggol Kecamatan Jonggol, dihibahkan kepada Polres Bogor untuk pembangunan Polsek Jonggol dengan luas tanah keseluruhan 3.955 m2. Tanah seluas 800 m2 terletak di Kelurahan Cirimekar Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, dihibahkan kepada Polres Bogor untuk pembangunan Polsek Cibinong dengan luas tanah keseluruhan 1.100m2 namun belum bersertifikat.
Kemudian Tanah seluas 2000 m2 terletak di jalan Tegar Beriman Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong, dihibahkan kepada Pengadilan Negeri Cibinong untuk perluasan kantor dengan luas tanah keseluruhan 7.600 m2.
Sementara Bupati Bogor Rachmat Yasin mengatakan, ini adalah upaya responsif Pemda Kabupaten Bogor atas pemohonan hibah oleh Polres Bogor dan Pengadilan Cibinong demi pembangunan dan kepentingan masyarakat. Untuk mencegah timbulnya masalah dikemudian hari, maka hibah tanah ini dilakukan dengan memperhatikan aspek hukum dan persetujuan DPRD.
“Hibah tanah ini diharapkan meningkatkan kinerja Aparat Kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten Bogor. Kemudian juga dalam rangka meningkatkan sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Cibinong agar representatif. Semua semata-mata untuk meningkatan pelayanan kepada masyarakat, bagaimanapun kalau sudah ditugaskan di Kabupaten Bogor berarti sudah menjadi bagian dari daerah Kabupaten Bogor”, paparnya.
Selain rapat penetapan persetujuan atas hibah tanah, rapat paripurna tersebut juga terdapat penyerahan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA-P) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS-P) Tahun Anggaran 2012 secara simbolis oleh Bupati Bogor.
Hal tersebut sesuai Surat Bupati Bogor nomor 050/58-BAppeda tanggal 3 agustus 2012 perihal rancangan kua-p dan ppas-p tahun anggaran 2012. (rido/ice)
Tidak ada komentar