Raker Banggar APBD 2013 Bersama TAPD
Rapat kerja Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bogor bersama TAPD pembahasan ini nantinya akan diselaraskan pada rapat berikutnya.
"Rapat pembahasan ini nantinya akan diselaraskan," kata H.Wasto,S.HUT kepada Berita Bogor, Minggu (18/11/2012).
Terpisah, anggota legislatif Komisi D, Kukuh Sri Widodo mengungkapkan untuk Dinas Kesehatan kabupaten Bogor rencananya menggunakan anggaran sebesar Rp100 Miliar atau mengalami kenaikan Rp24 Miliar dari tahun sebelumnya sebesar Rp76 Miliar.
Peruntukan anggaran sebesar itu guna pelayanan kesehatan warga kabupaten Bogor yang kurang mampu yang jumlahnya diperkirakan mencapai 273 jiwa melalui Jamkesda, Jamkesmas dan SKKM.
Hal ini dibenarkan anggota legislatif Komisi D, Kukuh Sri Widodo. "Warga kurang mampu yang memiliki kartu Jamkesda, Jamkesmas dan SKKM dapat dilayani oleh setiap Puskesmas dibawah koordinasu Dinas Kesehatan. Nah, adanya kenaikan itu lantaran adanya tunggakan sejumlah Rumah Sakit Rujukan yang mencapai Rp40 Miliar dari jumlah warga yang dilayani sebanyak 269.320 jiwa," tambahnya.
Anggaran perjalanan dinas disoroti publik
Dari sejumlah pos anggaran yang diajukan yang sempat menjadi sorotan publik, seperti dana Rp5 Miliar untuk perjalanan dinas SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) pada tahun anggaran 2013. Akibatnya, sejumlah pihak ada yang meminta kepada DPRD Kabupaten Bogor yang sedang membahas RAPBD 2013 diminta memangkasnya karena dinilai sebagai pemborosan.
“Bagaimana tidak pemborosan. Selama ini perjalanan dinas SKPD itu tidak ada hasilnya, hanya menghambur-hamburkan duit rakyat,” kecam M Sinwan MZ, Ketua Gerakan Pemberantasan Korupsi Korwil Bogor kepada wartawan.
Dia memberi contoh, saat kunjungan kerja Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Bogor tahun 2009 ke Jimbaran, Bali. Kala itu Diskominfo ingin mempelajari pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Jimbaran yang hampir 90 persennya dari sektor pariwisata.
“Kenyataannya hingga kini PAD Kabupaten Bogor dari sektor pariwisata masih menduduku urutan kelima. Padahal potensi wisatanya cukup menjanjikan, seperti di kawasan Puncak. Apa itu bukan pemborosan?” sindirnya.
Dia malah menduga anggaran sebesar itu bisa saja digunakan perjalanan SKPD mendampingi bupati buat kegiatan Rebo Keliling atau Jumat Keliling. “Nah, kalau sampai dugaan saya ini benar, bisa celaka,” ujarnya.
Permintaan pemangkasan anggaran juga dilontarkan Arifin, dari HMI Bogor yang menilai jika anggaran itu buat perjalanan dinas SKPD ke daerah terpencil di Kabupaten Bogor masih bisa ditolelir. “Selain infrastruktur dan prasarana di daerah itu masih minim, tujuannya bagus menyerap aspirasi langsung dari masyarakat pelosok,” katanya.
Rencana perjalanan dinas dengan anggaran Rp5 miliar itu terkuak dalam rapat pembahasan RAPBD 2013. Dari dana sebesar itu, biaya perjalanan dinas terbesar pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Rp 700 juta, Dinas Pendidikan Rp400 juta, DPRD Rp201 juta dan sisanya masing-masing SKPD sekitar Rp200 juta.
Ketua DPRD Kabupaten Iyus Juher ketika dikonfirmasi mengaku masih terlalu dini untuk dibicarakan. Pasalnya, sampai saat ini masih dalam tahap pembahasan.
“Jangan dulu dikomentari. Kita masih membahasnya sampai 14 November mendatang dan 22 Nopember diparipurnakan,” katanya.
Reaksi senada juga dilontarkan Sekda Kabupaten Bogor Nurhayanti. “Jangan dulu berburuk sangka. Masalah itu kini dalam pembahasan dan perdebatan. Bisa saja nanti ada penyesusian,” ucapnya singkat. (als)
Editor: Michelle
Email: beritabogor2002@ gmail.com
Tidak ada komentar