Banjir Tanggung Jawab Siapa?

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mendesak Pemkab Bogor (Jabar) bertanggung jawab atas banjir besar di wilayah Kabupaten Serang, Banten.

Pasalnya, banjir itu dinilai kuat karena kegiatan pertambangan dan alih fungsi lahan yang diizinkan kedua pemkab itu.

"Banjir sejak tanggal 7 Januari 2013 dan puncaknya terjadi pada tanggal 8 Januari 2013 telah melanda 14 kecamatan dari total 28 kecamatan se-Kabupaten Serang. Sedangkan banjir terparah melanda wilayah Serang bagian timur," jelas Koordinator Bencana Walhi, Mukri Friatna, dalam keterangan pers, Minggu (13/1/2013).




Walhi tak hanya mendesak Pemerintah kabupaten Bogor untuk bertanggung jawab, sebab Pemerintah Kabupaten Serang juga memiliki andil dalam dampak bencana banjir itu.

Walhi telah melakukan penelusuran penyebab banjir itu bersama Mahasiswa Pencinta Alam Arkadia UIN, Mapala Universitas Pancasila dan lainnya. Mereka menelusuri daerah perbatasan antara Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

Berdasarkan penelusuran tersebut telah dijumpai disepanjang Jalan Raya Lebak Wangi wilayah Rumpin hingga Kecamatan Parung Panjang yang baru dua tahun dibeton oleh pemerintah 90 persen dalam keadaan rusak parah. Penyebabnya adalah adanya aktivitas dam truk setiap hari yang memuat material pasir dan batu.

Sementara keberadaan sungai di wilayah setempat terus ditambang tanpa henti untuk diambil pasir dan batunya. Sedangkan perbukitan yang berbatasan dengan areal perkebunan sawit telah diokupasi menjadi bahan tambang. 

"Kawasan dataran tinggi tersebut telah beralih fungsi dari kawasan hutan menjadi areal perkebunan kelapa sawit," jelasnya.

Sejumlah anak sungai yang telah dirusak, lanjutnya, memang tidak serta merta airnya langsung mengalir ke wilayah Serang, namun menyatu terlabih dahulu dengan sungai yang mengalir dari wilayah Lebak dan baru memasuki bendungan Ciujung. 

Namun demikian Walhi memastikan bahwa kerusakan di wilayah Kabupaten Bogor yang berbatasan dengan Kabupaten Lebak akibat penambangan tersebut telah berkontribusi besar terhadap terjadinya banjir yang melanda wilayah Kabupaten Serang hingga melumpuhkan jalan Tol Jakarta-Merak.

"Untuk mengantisipasi dan bahkan mencegah terjadinya banjir pada waktu yang berbeda, maka Walhi mendesak kepada Perintah Kabupaten Bogor untuk menghentikan penambangan sungai dan perbukitan di wilayah setempat. Demikian pula penggunaan Jalan Raya Lebak Wangi untuk dihentikan pengunaannya bagi kendaraan perusahaan pengangkut material tambang," tambahnya.

Walhi mendesak agar dihentikan penerbitan izin-izin baru dan mencabut izin perusahaan yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengakibatkan banjir.

"Kepada Pemerintah Kabupaten Serang kami mendesak agar segera mengerahkan sumber daya untuk merespons korban banjir, di antaranya dengan memberikan kebutuhan pokok bagi korban khsusunya dari kelompok perempuan dan anak-anak, termasuk menyiapkan penampungan sementara hingga kondisi rumah para korban benar-benar bisa digunakan," kata Mukri.

Terkait bencana banjir siaga satu yang melanda Ibukota Jakarta, WALHI tidak tinggal diam mendirikan posko banjir di Jalan Bukit Duri Tanjakan Batu VIII No.14, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan masih menerima bantuan logistik

"Warga korban banjir membutuhkan makanan siap makan dan air bersih, makanan balita, pampers, pembalut, selimut, tikar/kasur dan pakaian bersih," kata Mukri Friatna.

Saat ini Posko Banjir WALHI Jakarta membutuhkan dukungan donatur untuk menyumbangkan bahan logistik maupun genset, lampu senter, head lamp, tong penampung air, obat-obatan dan vitamin.

(walhi dki jakarta)