Bupati Bogor Penakut?
Permasalahan yang ada di wilayah puncak tidak bisa di lepaskan dari keberadaan pemerintah Kabupaten Bogor dan menjadi perhatian khusus bagi para pemerhati yang menyoroti permasalahan tata ruang, penyalahgunaan fungsi lahan, kemacetan, Sampah, penyempitan kali Ciliwung.
"Bangunan banyak berdiri angkuh yang menyalahi aturan, tapi tidak ada tindakan yang dilakukan instansi terkait. Bahkan isunya karena permainan di bawah meja lebih kental, sehingga semua tidak dilakukan penertiban, kecuali bagi yang tidak ada akses maupun dana," tuding pemerhati Lingkungan Puncak, Sunyoto, Rabu (16/1/2013).
Hutan lindung di rubah menjadi hutan produksi, lanjut dia, ini menambah permasalahan baru. Hal tersebut tentu akan berdampak pada lingkungan dan masyarakat sekitar berikut pula Ibukota Jakarta yang menganggap wilayah puncak Sebagai penyangga Ibukota. Kepres Presiden tentang Bopuncur sudah tidak ada artinya lagi.
Permasalahan sampah juga setali tiga uang. Bukan warga lain yang membuang sampah ke sungai atau bak-bak sampah yang ada di jalan protocol puncak, namun warga dan pengusaha yang hidup di wilayah puncak sendiri.
Dinas kebersihan dengan dalih mengurangi pembuangan sampah ke sungai, mereka bangun bak-bak sampah dengan system “open dumping” di sepanjang jalan raya Puncak. Hingga hak pejalan kakipun dirampas oleh keberadaan bak-bak sampah tersebut.
Tak pelak pula, tambah dia, tumpukan sampah menggunung dan meluber membuat pemandangan menjadi tidak indah, bahkan bau menyengat muncul di sekitar bak sampah hingga saat pengangkutan.
Dengan adanya bak sampah tersebut, sampah di sungai juga tidak semakin berkurang, malah semakin bertambah. Itulah suatu kebijakan yang dangkal yang dilakukan. Paradigmanya hanya untuk menambah kas dan pundi-pundi pemda setempat, bukan pada solusi yang paling tepat yang didasarkan pada kultur, kontur, populasi dan kondisi lingkungan dan masyarakat setempat.
Wawancara di TV nasional, Senin (14/1/2013), seolah warga Jakarta adalah biang kerok dari permasalahan ini semua. Bupati Bogor lupa, bahwa tanpa adanya ijin dari Pemkab Bogor setempat maka tidak mungkin warga pendatang bisa membangun seenaknya di puncak.
"Mestinya Bupati Rahmat Yasin introspeksi diri, bukan hanya bisa menyalahkan pihak lain atau mencari kambing hitam," tandasnya.
Dalam wawancara itu, Bupati Bogor disinggung adanya para petinggi Jakarta yang membangun vila maupun tempat usaha di puncak. Bupati Bogor bilang, siapa yang berani melawan kemauan pejabat diatas, seperti halnya saat dia singgung tentang pembangunan Pusat Olahraga Hambalang.
Menurut Sunyoto, Bupati Bogor tidak bisa melakukan apa-apa. Kesannya penakut. Sebelumnya dia bilang "Ditekan" terkait kasus Hambalang, kemudian dia ralat menjadi "Didesak".
"Pelanggaran pun akhirnya disulap menjadi hal yang benar. Begitukah potret bupati yang penakut, atau pengecut?. Lebih banyak menyalahkan, walau terlibat dalam permasalahan," kata Sunyoto, Ketua Komunitas Rumpun Hijau Puncak. (cj)
Editor: Alsabili
Email: beritabogor@ gmail.com
.
Tidak ada komentar