KPSI Jabar Kecam Buruh Palsu
Hal ini menyusul adanya sengketa pilkada Jawa Barat makin meruncing.
Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk kesekian kali kembali menggelar sidang dengan menghadirkan saksi dari kubu Ahmad Heryawan.
Pihak Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) mengejar Ayi Dadan, yang dituding sebagai saksi palsu kubu Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar. “Mana orangnya, dia saksi palsu. Seret ke polisi!,” ujar seorang berseragam brigade KSPSI, sembari mengejar hingga ke belakang gedung MK, Rabu (27/3/2013).
Kisruh ini berawal dari kesaksian Ayi Dadan yang menyebutkan, beberapa perusahaan justru membiarkan buruh melakukan pencoblosan. Pada sidang sebelumnya, ada saksi buruh yang mengaku dipersulit mencoblos dikarenakan tidak libur kerja. Berdasarkan data KSPSI Jabar ada 40 perusahaan yang tidak meliburkan pekerjanya.
Dalam persidangan ini, saksi yang dihadirkan adalah Ayi Dadan, yang dituduh buruh palsu oleh ketua DPC KSPSI Jawa Barat Ferry Nuzarli. “Itu siapa, saya ini ketua konfederasi. Dia mengaku sebagai perwakilan buruh siapa,” ujar Ferry sembari menuding kubu Aher mengirimkan saksi palsu, Rabu (27/03/2013) di Gedung MK.
Ferry menyebut, kalau barisan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat secara tegas memilih pasangan nomor urut 5 yakni Rieke-Teten. “KSPSI Jabar secara tegas mendukung Paten bukan Aher-Demiaz. Saya mau tanya dia itu sebagai buruh atau kader partai PKS,” tegasnya.
Kisruh ini berawal dari kesaksian Ayi Dadan yang menyebutkan bahwa beberapa perusahaan justru membiarkan buruh untuk melakukan pencoblosan. Namun, pada sidang sebelumnya, ada saksi buruh yang mengaku dipersulit mencoblos dikarenakan tidak libur kerja. Berdasarkan data KSPSI Jabar ada 40 perusahaan yang tidak meliburkan pekerjanya saat pencoblosan.
Rieke-Teten Anti Politik Uang
Politik uang dinilai merusak moral masyarakat. Hal ini dikatakan Calon Wakil Gubernur Jawa Barat Nomor urut 5, Teten Masduki. “Ini artinya lagi-lagi merusak moral masyarakat dengan kekuatan uang. Hentikanlah,” ujar Teten.
Sementara, Rieke Diah Pitaloka tidak ingin mengecewakan rakyat yang telah berjuang dengan tulus untuk lahirnya Jabar Baru dan Bersih. Rieke meyakini bahwa Jawa Barat adalah barometer politik nasional.
Sudah saatnya rakyat mengakhiri sikap permisif terhadap sikap pragmatis dalam politik. Proses demokrasi dalam Pilkada maupun Pemilu yang transaksional hanya akan
melahirkan pemimpin dan pemerintahan yang transaksional. Politik uang dalam proses demokrasi hanya akan melahirkan korupsi yg tiada akhir
(priokustiadi/rizalhasan)
Tidak ada komentar