Evaluasi SPPT PBB-P2
Walikota Bogor Diani Budiarto memantau dengan seksama pengelolaan pajak yang kini telah dikelola langsung menjadi pajak daerah.
"Melalui petugas lapangan di Kelurahan dan Kecamatan, telah dibagikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) P2 kepada masyarakat," ungkapnya dalam kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Penyampaian SPPT PBB P2 Tahun 2013 di Citra Ciloto, Cisarua Puncak Bogor, Rabu (10/4/2013).
Terhitung Januari 2013, Pajak Peralihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mulai dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor.
Diani mengamati adanya potensi perbedaan satu kelurahan dengan kelurahan lainnya yang sangat mencolok. Ada kelurahan yang persentase penyampaian SPPT hampir 100 persen, namun ada kelurahan yang persentase penyampaian SPPT di bawah 30 persen. Kesenjangan ini harus segera ditindaklanjuti.
Dalam evaluasi penyampaian SPPT PBB P2 terungkap sejumlah permasalahan dalam menyampaikan SPPT PBB P2. Diantaranya objek pajak bermasalah, SPPT dengn alamat objek pajak tidak jelas, tanah kosong sementara alamat WP di luar kota, ataupun WP menolak menerima SPPT karena terdapat kekeliruan data maupun besaran NJOP.
Walikota berpesan agar aparat di lapangan terus dibekali pengetahuan dalam menjalankan tugasnya. Terutama pengetahuan terhadap aturan dan sistem yang berlaku. “Sehingga tidak menjadi kendala saat berinteraksi dengan masyarakat,” pesan Diani.
Sementara Pemerintah Kota Bogor memperkirakan PAD Kota Bogor tahun 2013 akan meningkat. PAD Kota Bogor tahun 2013 diperkirakan akan mampu mencapai angka Rp315 miliar. Sementara PAD tahun 2012 hanya mencapai Rp211 miliar. Salah satu faktor yang mendukung peningkatan PAD adalah kontribusi yang diberikan oleh Pajak Daerah yang ditargetkan sebesar Rp 240 miliar. (dian)
Editor: Chris Noer
Email: beritabogor2002@gmail.com
Tidak ada komentar