Wakil Presiden Tinjau SMKN 1 Palangkaraya

Wapres Budiono memahami aspirasi para siswa dan guru.

Wakil Presiden meninjau langsung SMAN 1 Palangkaraya Kalimantan Timur guna menyerap aspirasi terkait pelaksanaan Ujian Nasional yang terlanjur carut marut, Sabtu (20/4/2013)
 

Budiono didampingi Mendikbud, Mensos dan Gubernur Kalimantan Timur beserta jajarannya saat berdialog dengan para pelajar dan tenaga pendidik. 

Dirinya dapat memahami keinginan para siswa yang mendesak agar kelulusan tidak ditentukan oleh hasil Ujian Nasional yang berlangsung tiga hari, sementara pihak sekolah lebih memahami kemampuan para siswanya selama tiga tahun melalui kegiatan belajar mengajar.
 

Tak hanya itu, Budiono juga ikut menyesalkan terjadinya keterlambatan pengiriman materi soal, percetakan dan distribusinya seluruh sekolah di Indonesia. Baginya ini merupakan pengalaman buruk dalam perhelatan program nasional tahunan yang perlu di evaluasi agar tidak merugikan hak anak dalam memperoleh hak - hak pendidikan.
 

Dilokasi yang sama, Mendikbud M.Nuh diminta oleh Wakil Presiden untuk mengklarifikasi secara langsung kepada hadirin terkait carut marut pelaksanaan Ujian Nasional tahun ini. Dalam penjelasannya, M.Nuh tetap bersikukuh mengatakan bahwa kesalahannya ada pada faktor teknis, yakni keterlambatan percetakan di Ciawi Bogor. 

Dirinya menampik bila pihaknya sebagai penyebab keterlambatan percetaklan soal itu akibat master soal yang diserahkan pada H-2 sebelum hari Ujian Nasional.
 

Mengenai dugaan permaianan proyek tender percetakan ditubuh kementerian ini, M.Nuh dengan percaya diri mengatakan tidak ada kaitannya dengan persoalan tender, sebab pihak ketiga yang terlambat melakukan percetakan hanya satu perusahaan yang ada di Ciawi saja.
 

Terpisah, Presiden SBY mengungkapkan keprihatinannya saat berdialog di televisi nasional. "Saya menyatakan keprihatinan atas kelalaian kementerian pendidikan dalam melaksanakan ujian nasional, sehingga perlu dilakukan evaluasi lebih dal;am lagi agar pelaksanaan di tahun mendatang akan lebih baik," Kata Presiden.
 

Sebelumnya, Anggota Komisi X DPR RI Dedi Gumilar (Mi'ing) tetap pada sikap menolak konsep Ujian Nasional yang diterapkan selama ini yang dijadikan hasil akhir penentu kelulusan siswa dan isi soal yang tidak adil di setiap daerah, yakni tidak merujuk kepada perkembangan akhir mutu pendidikan di setiap daerah. 

Sehingga, kata Mi'ing, Ujian Nasional hanya menghasilkan mapping tingkat pendidikan siswa di setiap daerah saja, bukan sebagai terobosan peningkatan sumber daya manusia.
 

"Saya menolak ujian nasional bukan tanpa dasar, melainkan ada hal - hal yang lebih penting untuk peningkatan mutu pendidikan di setiap daerah yang merata untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas," tegas mantan pelawak Bagito ini. (als)