AHMAD YANI: Akan Menolak Melalui Vooting Terbuka
Sidang paripurna tentang perubahan UU Nomor 19 Tahun 2012, tentang APBN Perubahan 2013 akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan melalui mekanisme voting.
Rencana pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi dituding bertentangan dengan amanat konstitusi. F-PPP tak satu suara dukung kenaikan harga BBM Bersubsidi.
Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Fraksi PPP di DPR RI, Ahmad Yani akan mengambil sikap berbeda dari kebijakan fraksi PPP terkait kenaikan harga BBM Bersubsidi. Dirinya
Yani menyatakan sebagai anggota DPR dirinya berhak mengkritisi kebijakan fraksi yang keliru.
Ahmad Yani menilai dukungan Fraksi PPP menaikan harga BBM bersubsidi bisa semakin menyengsarakan kehidupan rakyat miskin. "Fraksi punya mekanisme. Tapi, saya sebagai anggota punya hak mengkritisi," ujarnya di gedung DPR RI, Senin (17/6/2013).
Yani menyatakan konstitusi mengamanatkan negara -dalam hal ini pemerintah- untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dia mengatakan defisit APBN yang dialami pemerintah sekarang tidak boleh dibebankan kepada rakyat.
Modus bancakan
Pembahasan terkait rencana kenaikan harga BBM Bersubsidi berlangsung alot dalam rapat paripurna di gedung DPR RI, Jakarta. Diduga adanya deal - deal yang sarat kepentingan untuk memuaskan libido pemerintah.
Rumor terlanjur beredar adanya kongkalikong antara Banggar DPR RI, Sejumlah Fraksi dengan Pemerintah yang mengendus adanya imbal alokasi anggaran yang ditambahkan di lembaga tertentu.
Dugaan ini menunjuk akan adanya bancakan oknum di dewan dengan iming - iming mencapai nilai Rp80 Triliun yang dibagi-bagikan kepada para oknum dilembaga tersebut, apabila berhasil meng-goal-kan rencana pemerintah, yakni menyetujui kenaikan harga BBM Bersubsidi.
"Modus ini tak ubahnya kasus - kasus yang sudah dan tengah ditangani KPK dalam mengusut kasus, dimana modus ini berjalan rapih dan sistematis," kata sumber yang identitasnya dirahasiakan. (rep/metronews)
Editor: Risdiana
Email: redaksiberitabogor@gmail.com
Tidak ada komentar