Jakarta Memanas, Ratusan SPBU Dijaga Ketat
Tak hanya mahasiswa dan buruh yang gelar aksi demo menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi.
Meskipun hari ini di lima wilayah Jakarta diguyur hujan, namun suasana memanas dengan berangsur - angsurnya para mahasiswa maupun buruh dari berbagai elemen mendesak pemerintah dan DPR RI untuk mendengar aspirasi rakyat.
Mereka berorasi di depan Istana Negara dan gedung DPR RI menjelang detik - detik kenaikan harga BBM rencananya akan diputuskan dalam rapat pengesahan RAPBN Perubahan 2013, di ruang rapat paripurna gedung DPR RI, Senin (17/6/2013).
Suasana kian memanas saat para demonstran berhadapan dengan satuan petugas kepolisian didepan gedung DPR RI. Saat sore menjelang, aksi unjuk rasa diwarnai saling dorong tak terhindarkan, diantaranya sempat saling melempar benda keras hingga bom molotof.
Menjelang maghrib nampak demonstran berangsur meninggalkan lokasi demo, di antaranya masih terlihat bergerombol di Jalan Gatot Subroto menuju Cawang, Jakarta.
Sebelumnya, satu batalyon aparat kepolisian dan Marinir sudah berjaga - jaga sejak Minggu, (16/6/2013) malam tadi. Diantaranya disebar ke ratusan SPBU yang ada dipelosok Jakarta untuk melakukan pengamanan dan mengantisipasi keadaan.
Aktifis angkat bicara
Tak hanya mahasiswa dan buruh, Petisi 28 pun tak kalah ngototnya mendukung gerakan mahasiswa untuk menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Hal ini dinyatakan Koordinator Petisi 28 Haris Rusly Moti dalam jumpa pers di Cikini Jakarta, Minggu (16/6/2013) kemarin.
Hal senada dinyatakan Ketua Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng.. Dirinya menuding kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan keputusan yang dipaksakan pemerintah. Pemaksaan kebijakan ini dilakukan lantaran pemerintah Indonesia telah berjanji kepada pihak pemodal asing untuk menghilangkan subsidi BBM.
Sebab, ungkapnya, saat pertemuan APEC tahun lalu pemerintah SBY telah berjanji akan mengurangi subsidi BBM. Dalam pertemuan APEC bulan depan pemerintah akan memaksakan penghapusan subsidi itu karena dia harus memenuhi janjinya kepada rezim internasional.
Menurutnya, pemerintah tidak memiliki landasan moral apapun dalam mengambil kebijakan menaikkan harga BBM. Karena, kebijakan itu sangat membebani rakyat, dan menutupi pemerintahan yang korup.
Padahal, tugas pemerintah adalah menyiapkan seluruh kebutuhan rakyat dengan mudah dan murah tanpa membedakan jumlah gaji, ukuran rumah, jenis kendaraan, jumlah rekening dan sebagainya.
Bahkan, lanjut Adian, tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah besaran biaya produksi BBM jenis premium per liternya. Sehingga, tidak diketahui apakah benar selama ini pemerintah memberi subsidi untuk BBM jenis itu.
Dia menengarai, keputusan pemerintah menaikkan harga BBM karena kegagalan dalam mengelola keuangan negara. "Data Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa 30 persen dari APBN selalu bocor tiap tahun. Artinya ada Rp 400 triliun dari anggaran Rp 1600 triliun yang bocor entah ke mana," jelas Adian.
Anggota DPR diteror sms
Aksi protes menentang kenaikan harga BBM tak hanya dilakukan melalui orasi, melainkan melalui pesan singkat yang ditujukan kepada sejumlah anggota DPR RI Komisi XI.Pasalnya, dalam rapat pengesahan RAPBN Perubahan 2013, di ruang rapat paripurna gedung DPR RI ini disinyalir hanya ada tiga Fraksi yang menolak kenaikan BBM Bersubsidi, yakni Fraksi PKS, PDI Perjuangan dan Fraksi Hanura.
Sementara, Komunitas Politik Rakyat melalui jejaring sosial menuding rezim SBY-Boediono dinilai telah mengadu domba rakyatnya sendiri dengan mengatakan sepuluh persen orang kaya di Indonesia harus dihukum karena ikut menikmati subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Pesan singkat itu juga berisikan "JANGAN KHIANATI RAKYAT...! TOLAK KENAIKAN HARGA BBM...! TOLAK BLSM...!" (rol-als)
Editor: Risdiana
Email: redaksiberitabogor@gmail.com
PEMBERITAHUAN PENTING
Tidak ada komentar