Silaturahmi Akbar Menjadi Ajang Kampanye?

CIBINONG - Panwaslu di desak mengawasi kampanye hitam dan kampanye terselubung.

Pasca ditutupnya masa pendaftaran pasangan Bakal Calon Bupati (Balonbup) Kabupaten Bogor seyogyanya diatur dalam Undang - undang Pilkada untuk tidak melakukan kampanye terselubung apalagi kampanye hitam.

Tidak demikian di Bumi Tegar Beriman, kampanye terselubung sudah dianggap hal biasa, terutama diduga dilakukan oleh para Balonbup incumbent. Bahkan, secara terintegrasi diduga Radio TV dan Website milik Pemkab Bogor isinya tentang pencitraan figur incumbent, bukan potensi kewilayahan pedesaan.

Pantauan Berita Bogor, hampir disetiap kesempatan kegiatan kedinasan maupun program yang menghadirkan banyak PNS maupun mobilisiasi warga kerap dipergoki adanya indikasi bentuk - bentuk kampanye terselubung yang dikemas dalam sambutan - sambutan yang isinya memperkenalkan pasangan incumbent berikut keberhasilan kerja selama lima tahun terakhir.

Belum lama ini, digelar silaturahmi para guru yang perorang bayar Rp150 Ribu, lalu silaturahmi Rt Rw serta modus kegiatan lain yang didokmpleng kepentingan kampanye terselubung.

Menyikapi ini, Ketua Gerakan Pembangunan Putra Pribumi, Rahmat Gunawan mengatakan seharusnya para Balonbup Incumbent taat akan peraturan yang ada dalam Undang - undang Pilkada. "Mereka sebenarnya sudah tahu, karena sudah tahu itulah mereka mencari celah agar tidak menjadi temuan Panwaslu, yakni mendompleng program pemerintah," katanya, Senin (11/6/2013). 

"Balongub yang melakukan kampanye terselubung disetiap kegiatan program pemerintah harus dikenakan sanksi oleh Panwaslu, jangan campur adukan program pemerintah dengan kepentingan pribadi," tegasnya.

Panwaslu harus tegas, desak Rahmat, agar Pemilihan Bupati Bogor periode ini terjaga jujur dan bersih dari tindak kampanye terselubung, kampanye hitam serta pelanggaran - pelanggaran. Sehingga, Pilkada akan terjaga kualitasnya.

Sebelumnya diberitakan, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) meminta Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bogor me­ngawasi kampanye kotor atau black campaign dalam Pemilihan Bupati Bogor yang digelar 8 September 2013 mendatang.

"Bukan tidak mungkin black campaign akan dilakukan oleh tim yang ada di masing masing calon, atau dilakukan pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab,” kata tokoh pemuda Bogor Barat, Vizrin Alfaruq ST yang juga Ketua Gema MKGR Kabupaten Bogor di Cibinong, kemarin.
.
Vizrin Alfaruq mengingatkan, kam­­panye kotor hanya akan meru­gi­kan semua pihak. Hal itu juga akan membuat tingkat golput kian tinggi. 

Terpisah, Ketua Umum Re­lawan Jaringan Masyarakat Pen­dukung Yanti (JAMPY), Rusdi Konyan menegaskan, pihaknya menjadikan kampanye kotor sebagai musuh no­mor satu yang wajib diwaspadai. Sebab, kampanye kotor, bukan saja bertolak belakang dengan semboyan jujur dan adil (jurdil), tapi juga me­rusak nilai-nilai demokrasi.

"Kami menolak keras seluruh ben­tuk upaya black campaign da­lam pilkada mendatang. Biarkan rak­yat yang memilih sesuai hati dan nu­rani mereka untuk menentukan pe­mimpinya lima tahun ke depan," ujar Konyan.

Namun terlepas dari itu, pihaknya berharap, pilkada yang digelar nanti dapat berjalan damai dan sukses tanpa ekses. "Saya yakin, semua pa­sangan yang maju dalam pilkada ha­rap­an­nya sama, yakni ingin pilkada berjalan lancar dan memberikan pem­belajaran politik yang bersih ke­pada masyarakat," tuturnya. (als)




Editor: Alsabili
Email: redaksiberitabogor@gmail.com