Tujuh Juta Pemilih Bermasalah

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di tingkat kabupaten/kota pada 13 Oktober lalu.

Rencananya DPT akan ditetapkan secara nasional 23 Oktober nanti. Namun, Bawaslu justru menemukan sekitar 7 juta data bermasalah.

“Per 13 September yang ditetapkan pertama, ketemu angka 7 juta data nama yang kira-kira problemnya masih ada yang meninggal, anggota TNI/Polri yang masih terdata, kemudian ada yang di bawah umur, NIK kosong, dan NIK lebih dari 16 digit,” kata komisioner Bawaslu Daniel Zuchron.

Hal itu disampaikan dalam diskusi bertema ‘Dibalik Kisruh DPT Hingga e-KTP” di Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakpus, Jumat (18/10/2013).

“Data itu adalah data bergerak untuk memastkan apa yang disampaikan di tingkat nasional itu sudah terjadi di tingkat lapangan, karena Bawaslu tidak pakai sistem informasi real time seperti KPU. Jadi 7 juta itu didapat Panwaslu melalui DPT yang sudah ditetapkan per 13 September kemarin,” lanjutnya.

Menurutnya, jumlah tersebut bertambah dari temuan Bawaslu sebelumnya sebanyak 1,7 juta daftar pemilih bermasalah yang dirilis minggu lalu. Ia menyatakan data bermasalah itu sudah disampaikan kepada KPU untuk segera diperbaiki.

“Kami sudah sampaikan secara informal, tapi apakah 1,7 juta (sebelumnya) sudah ditindaklanjuti oleh KPU kab/kota, karena KPU pusat hanya kontrol yang melaksanakan Kab/kota,” tuturnya.

Dirinya berharap KPU serius memperbaiki masalah DPT tersebut, agar pada saat penetapan secara nasional pada 23 Oktober nanti benar-benar fiks tak ada lagi pemilih ‘hantu’. Meski pihaknya menyadari dari 7juta itu mungkin ada yang sudah terkoreksi.

“Logistik keburu ditetapkan, sementara kalau jumlah akurat (DPT) ditarik lagi ini problem lagi. Makanya lebih baik ketat di awal, pengadaan itu harus mengacu pada jumlah DPT dan data cadangan 2,5 persen,” ucapnya. (dtc-ak)