Alokasi Dana Bogor Barat Rp150 Miliar
PAMIJAHAN - Dana pembentukan Bogor Barat Rp150 Miliar.
Kouta dana pendampingan Kabupaten Bogor Barat (KBB) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) sebesar Rp150 Miliar untuk selama tiga tahun kedepan.
Hal itu dikatakan tokoh masyarakat Bobar yang juga calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Bogor dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Rusdy Setiawan Putra saat melakukan kunjungan silaturahmi dengan masyarakat Kampung Muara, Desa Cibunian, Pamijahan Bogor, Kamis (7/11/2013).
Rusdy menilai, anggaran kebutuhan bagi pembangunan Bobar sangatlah pelik dengan hadirnya beragam permasalahan yang kini masih dihadapi warga, terlebih dalam akselerasi pembangunan infrastruktur dipenjuru pedesaan mulai dari jalan, sarana pendidikan maupun pelayanan kesehatan.
"Lima tahun terakhir, pembangunan infratruktur pedesaan, misalnya jalan-jalan desa tidak maksimal dilakukan. Banyak infrastruktur desa rusak parah dan jauh dari perhatian Pemkab Bogor. Apalagi di wilayah Bogor Barat, perekonomian rakyat desa menjadi tersendat karena sarana infrastruktur jalan dan infrastruktur pertanian dan perekonomian masyarakat jauh dari memadai," kata mantan aktivis mahasiswa UNAS Pasar Minggu Jakarta, ini.
Rusdy menambahkan, sistem komersialisasi pertanian tanaman pangan memang mampu meningkatkan jumlah produksi per areal lahan pertanian pangan. Kendati peningkatan jumlah produksi tidak diikuti oleh pertambahan jumlah pendapatan perkapita masyarakat, bahkan jumlah biaya produksi dalam sistem pertanian pangan komersial pun meningkat.
Pemerintah Kabupaten Bogor sudah siap mengalokasikan bantuan untuk mengawal proses pemerintahan Daerah Otonomi Baru (DOB), KBB selama tiga tahun termasuk di dalamnya dana pilkada pertama.
Berdasarkan perhitungan TPS (Tempat Pemungutan Suara-red.) saat ini, diperkirakan anggaran pilkada Bobar mencapai Rp27 miliar dengan asumsi tiga putaran. Terkait hal ini sudah disepakati dalam Rapat Paripurna Bupati dengan DPRD beberapa waktu lalu yakni, selama 3 tahun berturut-turut dengan bantuan anggaran yang sudah disetujui untuk biaya Pilkada pertama sebesar Rp. 53 Miliar.
Angka ini, sudah termasuk persetujuan hibah anggaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bobar selama 3 tahun berturut -turut dengan hibah Rp. 35 Miliar setiap tahun, dengan jumlah total Rp. 150 Miliar selama 3 tahun.
Proses Pemekaran Bogor Barat (KBB) sudah berjalan cukup lama. Wacana ini pertama kali mengemuka pada tahun 2000. Namun baru pada tahun 2006 lalu pemerintah Kabupaten Bogor serius menanggapi tuntutan pemekaran tersebut, yakni dengan membuat kajian.
Dari data yang diperoleh, hasil penilaian (scoring) sebuah lembaga konsultan yakni PT Bermuda wilayah Bogor Barat yang terdiri dari 14 Kecamatan layak dimekarkan karena memiliki nilai 446 poin, atau dalam katagori sangat mampu.
Berdasarkan data, jumlah tenaga kerja atau angkatan kerja di wilayah Bogor Barat pada tahun 1999 mencapai 250.948 jiwa. Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk usia kerja, mereka yang bekerja hanya sebanyak 43.72 persen.
Sebagian penduduk bekerja di sektor pertanian (60.95 persen), perdagangan (15.16 persen, jasa (7.17 persen), industri (4.16 persen), angkutan (2.84 persen), pertambangan (1.31 persen), kontruksi (10.78 persen), keuangan (0.04 persen), perusahaan listrik dan air (0.02 persen), serta sektor lain (7.26 persen). Sedangkan jumlah pengangguran mencapai angka sebesar 56.28 persen.
Bila berbicara industri dan perdagangan yang merupakan penggerak perekonomian Kabupaten Bogor, maka titik sentral kegiatan tersebut umumnya ada di wilayah Kabupaten Bogor bagian timur dan tengah. Infrastruktur jalan misalnya, lebih bagus dan lebih banyak di daerah timur dan tengah. Begitu pula dengan fasilitas pendidikan dan lainnya. (red/pakar)
Kouta dana pendampingan Kabupaten Bogor Barat (KBB) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) sebesar Rp150 Miliar untuk selama tiga tahun kedepan.
Hal itu dikatakan tokoh masyarakat Bobar yang juga calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Bogor dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Rusdy Setiawan Putra saat melakukan kunjungan silaturahmi dengan masyarakat Kampung Muara, Desa Cibunian, Pamijahan Bogor, Kamis (7/11/2013).
Rusdy menilai, anggaran kebutuhan bagi pembangunan Bobar sangatlah pelik dengan hadirnya beragam permasalahan yang kini masih dihadapi warga, terlebih dalam akselerasi pembangunan infrastruktur dipenjuru pedesaan mulai dari jalan, sarana pendidikan maupun pelayanan kesehatan.
"Lima tahun terakhir, pembangunan infratruktur pedesaan, misalnya jalan-jalan desa tidak maksimal dilakukan. Banyak infrastruktur desa rusak parah dan jauh dari perhatian Pemkab Bogor. Apalagi di wilayah Bogor Barat, perekonomian rakyat desa menjadi tersendat karena sarana infrastruktur jalan dan infrastruktur pertanian dan perekonomian masyarakat jauh dari memadai," kata mantan aktivis mahasiswa UNAS Pasar Minggu Jakarta, ini.
Rusdy menambahkan, sistem komersialisasi pertanian tanaman pangan memang mampu meningkatkan jumlah produksi per areal lahan pertanian pangan. Kendati peningkatan jumlah produksi tidak diikuti oleh pertambahan jumlah pendapatan perkapita masyarakat, bahkan jumlah biaya produksi dalam sistem pertanian pangan komersial pun meningkat.
Pemerintah Kabupaten Bogor sudah siap mengalokasikan bantuan untuk mengawal proses pemerintahan Daerah Otonomi Baru (DOB), KBB selama tiga tahun termasuk di dalamnya dana pilkada pertama.
Berdasarkan perhitungan TPS (Tempat Pemungutan Suara-red.) saat ini, diperkirakan anggaran pilkada Bobar mencapai Rp27 miliar dengan asumsi tiga putaran. Terkait hal ini sudah disepakati dalam Rapat Paripurna Bupati dengan DPRD beberapa waktu lalu yakni, selama 3 tahun berturut-turut dengan bantuan anggaran yang sudah disetujui untuk biaya Pilkada pertama sebesar Rp. 53 Miliar.
Angka ini, sudah termasuk persetujuan hibah anggaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bobar selama 3 tahun berturut -turut dengan hibah Rp. 35 Miliar setiap tahun, dengan jumlah total Rp. 150 Miliar selama 3 tahun.
Proses Pemekaran Bogor Barat (KBB) sudah berjalan cukup lama. Wacana ini pertama kali mengemuka pada tahun 2000. Namun baru pada tahun 2006 lalu pemerintah Kabupaten Bogor serius menanggapi tuntutan pemekaran tersebut, yakni dengan membuat kajian.
Dari data yang diperoleh, hasil penilaian (scoring) sebuah lembaga konsultan yakni PT Bermuda wilayah Bogor Barat yang terdiri dari 14 Kecamatan layak dimekarkan karena memiliki nilai 446 poin, atau dalam katagori sangat mampu.
Berdasarkan data, jumlah tenaga kerja atau angkatan kerja di wilayah Bogor Barat pada tahun 1999 mencapai 250.948 jiwa. Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk usia kerja, mereka yang bekerja hanya sebanyak 43.72 persen.
Sebagian penduduk bekerja di sektor pertanian (60.95 persen), perdagangan (15.16 persen, jasa (7.17 persen), industri (4.16 persen), angkutan (2.84 persen), pertambangan (1.31 persen), kontruksi (10.78 persen), keuangan (0.04 persen), perusahaan listrik dan air (0.02 persen), serta sektor lain (7.26 persen). Sedangkan jumlah pengangguran mencapai angka sebesar 56.28 persen.
Bila berbicara industri dan perdagangan yang merupakan penggerak perekonomian Kabupaten Bogor, maka titik sentral kegiatan tersebut umumnya ada di wilayah Kabupaten Bogor bagian timur dan tengah. Infrastruktur jalan misalnya, lebih bagus dan lebih banyak di daerah timur dan tengah. Begitu pula dengan fasilitas pendidikan dan lainnya. (red/pakar)
foto ilustrasi pembangunan wilayah
