LPPD Bogor Raya Desak RY Rombak Kabinet
Kepala Dinas harus berpengalaman dan berprestasi
Kalangan aktivis LSM dan ormas di Kabupaten Bogor mendesak Bupati Bogor segera merombak kabinet periode 2013-2018. Hal ini sebagai kontrol sosial menyampaikan second opinion untuk Bupati yang bukan menjustifikasi, tetapi lebih merupakan hasil monitoring dan kajian dari masyarakat.
Ketua Lembaga Pengkajian Pembangunan Daerah (LPPD) Bogor Raya Coky Pasaribu mengatakan pihaknya memberikan masukan kepada Bupati Bogor dalam rangka percepatan Kabupaten Bogor Termaju, yakni mengganti Kepala Dinas, Badan dan Kantor di lingkungan Pemkab Bogor yang selama ini menghambat visi misi dan program Bupati Bogor.
Desakan ini dilatarbelakangi oleh aspirasi masyarakat Kabupaten Bogor selama lima tahun terakhir yang diakomodir oleh LPPD Kabupaten Bogor. "Ttak sedikit kepala dinas dan badan yang kinerjanya buruk sehingga mengakibatkan sejumlah program Pemkab Bogor, khususnya yang dicanangkan Bupati Yasin mengalami kegagalan," desak Coky.
Kepala dinas dan Kepala Badan, lanjut Coky, yang tidak mampu bekerja harus dievaluasi oleh Bupati Bogor. Coky menunjuk sejumlah unit kerja Pemkab Bogor yang terindikasi berkinerja buruk, yakni Dinas Kesehatan, Pertanian, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Satpol PP, Dinas Pendidikan, Dinas Binamarga dan Pengairan, BPLH dan Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bogor.
Dirinya membeberkan, Dinas Kesehatan selama lima tahun terakhir masih belum mampu mengakomodir masyarakat miskin untuk memperoleh Jamkesda dan Jamkesmas. "Jangan sampai Jaminan Kesehatan Nasional yang dimulai 2014 tidak berjalan lagi. Dinkes harus tegas terhadap BPJS Cabang Bogor mengenai asuransi kesehatan dan harus mengevaluasi kerjasama dengan RSUD dan Swasta yang selama ini tidak melayani kesehatan kmasyarakat miskin dengan benar," tegasnya.
Dibidang Pertanian, Coky mengungkapkan belum ada peningkatan di sektor pertanian yang sigbnifikan. Sebab pihaknya tidak melihat adanya upaya Zairin (Kadis Pertanian -Red) untuk merevitalisasi pertanian, diantaranya memfasilitati kepada petani, bahkan generasi penerus pertanian sangat langka di Kabupaten Bogor. "Anak muda sekarang tidak ada yang mau menjadi petani, sebab pemerintah tidak turun kebawah untuk memfasilitasi mereka. Padahal lahan tidur di wilayah kita cukup luas," jelas Coky.
Demikian halnya Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM belum maksimal mempromosikan dan memasarkan hasil proguksi UKM keluar daerah lantaran langkah pembinaan UKM tidak egektif. Sementara pada Satuan Pol PP, kami mencatat kegagalan mereka dalam menegakan Perda terhadap tempat-tempat hiburan malam.
Secara khusus, Coky juga menyoroti kinerja Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah dalam mengembangkan BUMD-BUMD milik Pemkab, khususnya Lembaga Pinjaman Keuangan (LPK) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Selama empat tahun terakhir, tambah Coky, tidak terlihat adanya kemajuan. "Kinerja keuangan dan aset seluruh LPK dan BPR milik Pemkab Bogor ditengarai tidak beres. Kenapa? Karena Bagian Perekonomian tidak transparan dalam mengelola LPK dan BPR tersebut. Seperti ada sesuatu yang tak beres hendak ditutup-tutupi mereka. Saya kira hal ini patut disikapi serius oleh Bupati," kata Coky. (als)
Ketua LPPD Bogor Raya, Coky Pasaribu
.
