Bupati Bogor Dukung Rencana Waduk Di Ciawi
Bupati Bogor Dukung Rencana Waduk Cipayung dan Cimahi.
Bupati Bogor Rachmat Yasin menjelaskan pembangunan waduk guna mencegah banjir di DKI Jakarta telah disosialisasikan sehingga tidak ada masyarakatnya yang menolak rencana tersebut.
Bupati Bogor mengatakan pembangunan dua waduk yang akan dibangun tersebut berada di dua desa di Kecamatan Megamendung yakni Desa Cipayung dan Sukamahi. Untuk luasan waduk, kata Bupati, waduk di Desa Cipayung memiliki luas 107,3 hektare dan Waduk Sukamahi sekitar 24,8 hektare dan diperkirakan menelan biaya pembangunan fisik sebesar Rp 1,9 triliun, di luar biaya pembebasan lahan.
Dalam pembangunan waduk ini, kata Bupati, anggaran fisik didanai oleh Kemen PU dan pembebasan lahan oleh DKI Jakarta, sepanjang hal tersebut disetujui oleh DPRD setempat. Rencana pembangunan waduk Ciawi dan Sukamahi tersebut juga akan merelokasi warga sekitar dengan jumlah sebanyak 170 kepala keluarga. "Untuk di Cipayung ada 170 KK yang akan direlokasi, sedangkan untuk Sukamahi belum kita identifikasi," kata Bupati.
Tak hanya itu, penertiban vila-vila liar di kawasan di kawasan puncak Bupati Bogor, H. Rachmat Yasin mengatakan akan terus melanjutkan penertiban villa-villa tersebut karena selain tidak memiliki Ijin mendirikan Bangunan ( IMB) dan villa yang di bangun itu di atas tanah negara.
Dalam pembangunan waduk ini, kata Bupati, anggaran fisik didanai oleh Kemen PU dan pembebasan lahan oleh DKI Jakarta, sepanjang hal tersebut disetujui oleh DPRD setempat. Rencana pembangunan waduk Ciawi dan Sukamahi tersebut juga akan merelokasi warga sekitar dengan jumlah sebanyak 170 kepala keluarga. "Untuk di Cipayung ada 170 KK yang akan direlokasi, sedangkan untuk Sukamahi belum kita identifikasi," kata Bupati.
Tak hanya itu, penertiban vila-vila liar di kawasan di kawasan puncak Bupati Bogor, H. Rachmat Yasin mengatakan akan terus melanjutkan penertiban villa-villa tersebut karena selain tidak memiliki Ijin mendirikan Bangunan ( IMB) dan villa yang di bangun itu di atas tanah negara.
Masalah vila, lanjut Bupati, berkaitan bagaimana pendirian villa itu dapat mengurangi resapan air di kawasan puncak yang merupakan kawasan konservasi dan saya tidak menertibkan villa yang legalitasnya ada tetapi menertibkan vila yang membangun di atas tanah negara dan tanpa IMB dan sampai saat ini sudah 230 unit vila yang sudah di bongkar dari 800 unit villa illegal. (ice)
foto ilustrasi waduk
Editor: Annisa R
