header_ads

Era Demokrasi Digital Pelayanan Informasi Publik

BERITA BOGOR - Pelayanan dan desiminasi informasi oleh humas pemerintah belum sepenuhnya maksimal. Era demokrasi digital harus menjadi kenyataan agar terwujud pola many to many ini, yakni saling memberikan umpan balik pada tingkatan yang sama.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo Freddy H. Tulung mendesak agar kegiatan pelayanan tentunya senantiasa dioptimalkan dan Bakohumas menyadari penuh hal tersebut. "Ekspektasi dan tuntutan publik akan pelayanan bidang komunikasi, informasi, dan kehumasan pemerintah semakin tinggi, terutama profesionalitas dalam manajemen pengelolaan media.,” tegasnya di Bogor, Selasa (15/4/2014).

Selain itu, dinamika pasca reformasi telah mendorong pemerintah merealisasikan konsep transparansi pada aktivitas pelayanan publik. Pemerintahan pun terbuka dan secara sukarela memberikan informasi yang tidak dikecualikan berkaitan dengan institusinya. "Humas juga harus menghadapi era baru berupa demokrasi digital yaitu aktivitas politik menggunakan saluran digital, terutama web 2,0 sebagai bentuk partisipasi politik atau penggalangan dukungan publik," jelas Dirjen IKP yang juga sebagai Ketua Umum Bakohumas Pusat. 

Menurutnya, transformasi sosial makin nyata ketika media menggulirkan platform baru yaitu multimedia, multiplaform, multichannel. Akibatnya informasi berjalan, cepat aktual, bersifat global, serentak, dan interaktif. Media elektronik tak lagi terkendala periodisitas, pun dalam konteks jejaring sosial dimana masyarakat memposisikannya sebagai gaya hidup dumana kondisi ini membawa konsekuensi pada tantangan kehumasan pemerintah-pemerintah. 

Disebutkan pula paradigma komunikasi yang terjadi dalam jaringan informasi mengikuti pola many to many, bukan pola tradisional one to many. Arus informasi yang dulu menurutnya hanya berasal dari satu sumber dan diteruskan ke banyak pengguna. Kini dalam pola many to many, informasi berasal dari banyak sumber sekaligus penerima dan diteruskan kebanyak penerima.  

"Jika masyarakat telah lebih baik dalam berinformasi atau better informed terutama mengenai hal-hal terpenting dari kepemerintahan, maka besar kemungkinan mereka akan mampu untuk ikut serta dalam mempengaruhi proses pembuatan segala keputusan yang menyangkut kehidupan mereka sehari-hari, Sebab, ini sejalan dengan upaya kita menyikapi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, juga terkait dengan belum maksimalnya pelayanan dan desiminasi informasi oleh humas pemerintah,” ungkapnya.

Freddy berharap dengan personel humas yang mumpuni dalam aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap diharapkan mampu menaikkan harkat profesi kehumasan, seperti teknik penulisan, advertorial dan penerbitan media internal dan strategis yang perlu dioptimalkan guna memacu kinerja jajaran humas pusat maupun daerah. (RILIS Kominfo)


Diberdayakan oleh Blogger.