Pelatihan Teknis Responsif Gender Kab. Bogor
BERITA BOGOR - Perencanaan Dan
Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Bogor perlu ditingkatkan.
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) sebagai leading sektor, mengadakan pelatihan teknis perencanaan dan penganggaran responsif gender, di Hotel Purnama, desa Cipayung, Kecamatan Megamendung, Senin (25/8/2014).
Mewakili Wakil Bupati Bogor, Asisten Administrasi Pemerintah Kabupaten Bogor, Benny Deliyuzar, menjelaskan, Perencanaan dan penganggaran merupakan basis utama pembangunan daerah yang apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku akan dimaknai sebagai kekeliruan yang mungkin berimplikasi hukum.
"Penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender merupakan kebutuhan nasional yang sangat strategis, seiring dengan tujuan terciptanya pemberdayaan komunitas berbasis gender dalam setiap aspek pemerintahan dan pembangunan daerah. Sedangkan ditingkat implementasi pengarusutamaan gender dan pengembangan tata pemerintahan tanggap gender akan mendapatkan perhatian dari seluruh stakeholder, baik pada tataran sistem, kelembagaan, maupun sumberdaya manusia dalam rangka akselerasi pencapaian terwujudnya visi Kabupaten Bogor sebagai kabupaten termaju di Indonesia.,” tambah Benny.
"Penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender merupakan kebutuhan nasional yang sangat strategis, seiring dengan tujuan terciptanya pemberdayaan komunitas berbasis gender dalam setiap aspek pemerintahan dan pembangunan daerah. Sedangkan ditingkat implementasi pengarusutamaan gender dan pengembangan tata pemerintahan tanggap gender akan mendapatkan perhatian dari seluruh stakeholder, baik pada tataran sistem, kelembagaan, maupun sumberdaya manusia dalam rangka akselerasi pencapaian terwujudnya visi Kabupaten Bogor sebagai kabupaten termaju di Indonesia.,” tambah Benny.
Pelatihan teknis tersebut diikuti 50 orang peserta yang berasal dari seluruh Orgnisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Materi pelatihan diberikan langsung oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia serta Pusat Kajian Gender dan Anak Institut Pertanian Bogor (IPB). (rido)
