Humas Harus Kampanye Reformasi Birokrasi

BERITA BOGOR - Aparatur kehumasan harus memiliki komitmen kuat sebagai salah satu unsur penggerak reformasi birokrasi. 

Kampanye gerakan reformasi birokrasi harus disosialisasikan ke seluruh elemen masyarakat sampai ke pelosok desa. Hal tersebut ditegaskan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Bogor, Wawan M.Sidik, pada forum koordinasi kehumasan, di ruang Serbaguna II, Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Cibinong, Kamis (4/9/2014).

“Dalam rangka optimaslisasi kampanye gerakan reformasi birokrasi, harus ada sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dengan daerah dalam tatanan pelaksanaan. Aparatur kehumasan baik di tingkat pusat dan daerah harus memiliki komitmen yang kuat sebagai salah satu unsur penggerak reformasi birokrasi. Humas memiliki peranan strategis sebagai komunikator publik seiring dengan era keterbukaan informasi publik dalam upaya mendukung peningkatan akses masyarakat pada pelayanan komunikasi dan informasi”, tandasnya.

Kampanye gerakan reformasi birokrasi, lanjut Wawan, harus disampaikan kepada masyarakat melalui multi media komunikasi baik cetak, elektronik, online, media luar ruang, serta media komunikasi tradisional. Sinergi antara pemerintah dengan media massa dan para wartawan sangat diperlukan melalui pendekatan formal, informal dan kekeluargaan dengan difasilitasi oleh para pelaku kehumasan.

“Semua itu akan berjalan sebagaimana harapan, apabila adanya optimalisasi peran humas dalam penyelenggaraan system komunikasi dan informasi yang tepat sasaran. Dengan forum koordinasi kehumasan se-Kabupaten Bogor ini, diharapkan dapat meningkatkan sinergitas antara aparatur kehumasan di lingkungan pemerintah daerah dalam mendukung kampanye gerakan reformasi birokrasi khususnya di Kabupaten Bogor”, tambah Wawan.

Selanjutnya Wakil Bupati Bogor, yang diwakili Sektretaris Daerah, Adang Suptandar, memaparkan, sebagai bagian dari upaya responsive terhadap tuntutan kritis masyarakat yang menghendaki adanya keterbukaan informasi publik dalam seluruh sector pemerintahan dan pembangunan daerah, forum koordinasi ini merupakan upaya yang progresif dalam rangka meningkatkan sinergitas kinerja para pengelola kehumasan di lingkungan OPD, khususnya dalam menyikapi tantangan optimalisasi kampanye gerakan reformasi birokrasi.

Setiap pranata humas, tambah Adang, harus memiliki pengetahuan ketatanegaraan yang luas dan keterampilan aplikatif dalam berbagai aspek komunikasi dan informasi, termasuk keterampilan teknis kehumasan, jurnalistik, penerangan dan telematika. Selain itu, tidak kalah penting, kemampuan konseptual dan manajerial guna memfasilitasi hubungan pemerintah daerah dengan publik internal dan eksternal. 

Forum koordinasi kehumasan diikuti seluruh aparatur humas di OPD, Kecamatan, Instansi Vertikal, BUMN dan BUMD di wilayah Kabupaten Bogor. Kegiatan tersebut diisi materi mengenai gerakan reformasi birokrasi dan Aparatur Sipil Negara. Materi tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Hukum Komunikasi Informasi Publik, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Herman Suryatman dan Inspektur Pemerintah Kabupaten Bogor, Didi Kurnia. (rido) Editor: Annisa