BPPKB Belajar Gerdu Kempling Semarang
BERITA BOGOR - BPPKB Kabupaten Bogor belajar program penentasan kemiskinan Gerdu Kempling Pemerintah Kota Semarang.
Gerdu Kempling yang menjadi program unggulan yang mengantarkan Kota Semarang meraih Inovatif Government Award (IGOV). Program penentasan kemiskinan dibahas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Koperasi, UKM, Kperasi dan Perdagangan (Diskperindag) dari pihak Kabupaten Bogor dan Bappeda juga SKPD terkait Kota Semarang yang dilakukan di Gedung Balaikota Semarang, Jalan Pemuda, kemarin.
Sekretaris Bappeda Kota Semarang Purnomo Dwi Sasongko menjelaskan, Sesungguhnya belum tentu Kota semarang lebih unggul dari Kabupaten Bogor mengenai pembinaan kelompok UKM yang dilakukan kaum perempuan."Kita punya program percepatan penanggulangan kemiskinan yang disebut Gerdu Kempling. Gerakan Terpadu Kesehatan Ekonomi Pendidikan Infrastruktur dan lingkungan. Gerakan ini adalah gerakan terpadu penanggulangan kemiskinan yang mencakup segala aspek dan terangkum dalam 5 bidang yaitu Kesehatan, Ekonomi, Pendidikan, Infrastruktur dan lingkungan," jelasnya.
Program ini dilaksanakan dengan bekerjasama denga seluruh stakeholder, baik Perguruan Tinggi BUMD, pihak swasta, hingga Lembaga Swadaya Masyarakat. Pada intinya gerdu kempling ini adalah sinergitas seluruh stakeholder dan pelaku dalam menentaskan kemiskinan di Kota Semarang.
Di bidang ekonomi, Gerdu Kempling menyentuh masayarakat melalui kelompok UKM yang dilakukan kaum perempuan. Mereka diberikan bantuan salah satunya melalu CSR yang langsung dikelola oleh perguruan tinggi pendamping untuk diberikan ke warga miskin sasaran, tanpa melalui pemerintah Kota Semarang.
Kepala BPPKB Kabupaten Bogor, Siti Nurianti mengatakan, penentasan kemiskinan adalah urusan wajib setiap Pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan. Kami tertarik dengan program Gerdu Kempling yang berjalan dengan baik di Kota Semarang.
Kabupaten Bogor memiliki kelompok Perempuan Kepala Keluarga (Peka) sebanyak 65 kelompok, pembinaannya dalam bentuk pemberian modal, pemberian peralatan, dan pelatihan. Kemudian ada 180 kelompok UPPKS dan 45 ribu UKM. Seluruhnya adalah upaya untuk memberdayakan masyarakat agar keluar dari garis kemiskinan. (Rilis)
