Ekspose Strategi Stabilitas Ekonomi Pemerintah Kabupaten Bogor 2015

Isu strategis Kabupaten Bogor mencakup inflasi, masyarakat ekonomi ASEAN dan coorporate social responsibility. 

Menjelang akhir tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Bogor terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi daerah guna berkembangnya pertumbuhan kesejahteraan masyarakat di Bumi Tegar Beriman, sebagai mana tertuang pada 25 penciri Visi Misi Kabupaten Bogor Menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia. 

Kepala Sub Bagian Industri Dan Dunia Usaha pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Trian Turangga mengungkapkan saat ini Kabupaten Bogor tengah menghadapi isu strategis yang mencakup inflasi, masyarakat ekonomi ASEAN dan coorporate social responsibility (CSR). 

Terkait inflasi, pihaknya telah membentuk Forum Kordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Bogor sejak awal Februari 2014 lalu. "Forum ini dipimpin oleh Asisten Ekbang bersama 20 OPD dan Bank Indonesia yang memiliki tupoksi pengendalian nilai inflasi dalam rangka terciptanya stabilitas ekonomi daerah," katanya, Jum'at (31/10/2014).

Menurutnya forum ini berkordinasi dalam mengantisipasi lonjakan kenaikan harga secara bersamaan maupun kelangkaan sembako dan lainnya sebagai dampak kebijakan pemerintah menaikan upah minimum kabupaten maupun kenaikan harga BBM mendatang. "Forum ini melakukan kordinasi secara rutin setiap bulan guna mencermati perkembangan ekonomi tingkat nasional maupun di tingkat Kabupaten Bogor sebagai daerah produsen dengan memperhatikan rasio pendapatan terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakatnya," tambahnya.  

Disinggung mengenai persiapan masyarakat Kabupaten Bogor dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 mendatang, dirinya menjelaskan dari sekitar 20 ribu usaha kecil menengah (UKM) ternyata hanya 50 persen yang sudah memiliki legalitas dan register merk produk. "Seluruh UKM nantinya akan diberikan Sertifikasi Halal dan Register Merk secara gratis oleh Pemerintah Kabupaten Bogor. Disamping itu, UKM perlu meningkatkan kelembagaan UKM dengan legalitas, manajemen, kulaitas produk serta pemasaran yang memadai untuk bersaing pada tahun 2015 nanti," jelasnya.

Pihaknya juga tengah mengandeng seluruh pengusaha obyek wisata, mall, hotel dan sektor lainnya untuk bekerjasama menunjang usaha pemasaran produk dari puluhan ribu UKM yang ada di Kabupaten Bogor secara bertahap, diantaranya adalah pemasaran produk dan pengadaan Digital Media Elektori disetiap pusat keramaian. "Dalam pertemuan dengan puluhan pengusaha pada tanggal 6 dan 19 Oktober 2014 kemarin, para pengusaha berharap terjalinnya win win solution yang menganut prinsip simbiosis mutualisme. Intinya para pengusaha sudah membuka diri, dan tentunya pelaku UKM harus mampu meningkatkan kualitas produk bila ingin bersaing," katanya.

Isu ketiga yang berkembang di Bumi Tegar Beriman adalah upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mengawasi seluruh perusahan untuk melaksanakan CSR yang diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Pelaksanaan CSR, Perda Jabar Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan CSR di jawa Barat serta Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Fasilitasi CSR.

Perkiraan Inflasi Jawa Barat

Bank Indonesia (BI) Bandung memperkirakan inflasi Jabar akan tetap sesuai arahan BI, yakni berkisar 7,5 % plus minus 0,5 %. Pada November ini, inflasi year on year Jabar sebesar 5,54%.

Dalam siaran persnya BI menginformasikan, perkembangan inflasi Jawa Barat pada November 2014 kembali mengalami tekanan yang cukup tinggi pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada 18 November 2014. Inflasi Jawa Barat secara tahunan pada November 2014 tercatat sebesar 5,54% (yoy), sedangkan nasional tercatat sebesar 6,23%.

Inflasi Jawa Barat sebenarnya telah mencapai kondisi yang jauh lebih rendah dibandingkan inflasi Nasional sejak Juli 2014, dan terus berlanjut hingga saat ini. Kondisi tersebut mencerminkan pengendalian inflasi di Jawa Barat sepanjang tahun 2014 lebih efektif di tengah berbagai tekanan administered prices seperti kenaikan tarif dasar listrik, kenaikan harga LPG 12 kg, dan kenaikan harga BBM bersubsidi.

Kendati terjadi gejolak harga pada beberapa komoditas pangan seperti cabai merah dan beras. Namun secara umum, perubahan harga komoditas pangan strategis di Jawa Barat masih cukup terkendali dibandingkan tahun sebelumnya. 

Realisasi inflasi bulanan Jawa Barat pada November 2014 ini sebesar 1,59% (mtm), atau sejalan dengan arah perkiraan Bank Indonesia yang cenderung bias ke atas. Hal ini disebabkan karena kenaikan harga BBM bersubsidi bersamaan waktunya dengan kenaikan harga cabai merah, cabai rawit dan cabai hijau yang cukup tinggi pada bulan ini. Kenaikan inflasi juga sejalan dengan ekspektasi harga oleh sebagian besar konsumen di Jawa Barat sebagaimana hasil Survei Konsumen Bank Indonesia. 

Bank Indonesia memperkirakan tekanan inflasi pada akhir tahun masih cenderung meningkat. Hal ini dikarenakan dampak kenaikan harga BBM bersubsidi pada November 2014 baru sekitar 35% dari total dampak yang diperkirakan akan terjadi. Meskipun demikian, Bank Indonesia masih optimis, inflasi pada akhir tahun diperkirakan akan terkendali sesuai dengan perkiraan.

Menghadapi hal tersebut, Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Forum Koordinasi Pengendalian Inflasi (FKPI) Jawa Barat yang secara langsung melakukan program-program pengendalian inflasi yang telah dicanangkan. Dengan demikian, inflasi Jawa Barat pada hingga akhir tahun 2014 diperkirakan mencapai pada kisaran 7,5+ 0,5%. Sementara inflasi pada tahun 2015 diperkirakan lebih terkendali dan kembali ke sasarannya yaitu 4+1%. (Rilis) 

1/11/2014

30/11/2014