Aher Desak Presiden Jokowi Lanjutkan PNPM-MPd
BERITA BOGOR - Dalam acara yang betajuk "Gubernur Saba Desa 2014" ini dilakukan pemberian manfaat PNPM-MPd kepada 2.000 penerima.
Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo untuk melanjutkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd), hal ini diungkapkanya saat berkunjung ke Kabupaten Pangandaran dalam acara "Gubernur Saba Desa 2014" di Lapangan Startas, Tasikmalaya, Rabu (26/11/2014).
Acara ini dihadiri Pejabat Sementara (Pjs.), Bupati Pangandaran, Endjang Naffandy dan beberapa bupati/walikota serta para kepala desa se-Jawa Barat.
Ahmad Heryawan mengatakan program PNPM-MPd sangat layak dilanjutkan, hal ini berdasarkan evaluasi pelaksanaan PNPM-MPd selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. "Hasil positif PNPM Mandiri Pedesaan selama ini menjadi dasar usulan kita kepada Presiden agar (PNPM-MPd) dilanjutkan," tuturnya.
Ahmad Heryawan mengharapkan program PNPM-MPd ini dapat disandingkan dengan program pemerintah pusat yang dipastikan akan mengalokasikan Dana Bantuan Desa sebesar Rp. 1 miliar per desa setiap tahun.
Ahmad Heryawan menyatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri memiliki program bantuan desa sebesar Rp. 100 juta per desa setiap tahun dan dipastikan akan dilanjutkan untuk membangun infrastruktur di desa-desa. "Program bantuan pedesaan sebesar Rp. 100 juta per desa setiap tahun ini hanya ada di Jawa Barat. Beberapa provinsi ada yang juga menyalurkan, namun biasanya hanya untuk wilayah pinggirannya," ujarnya.
Tuntutan agar PNPM-MPd agar tetap dilanjutkan pun diutarakan seorang penerima manfaat program, ia memaparkan PNPM-MPd ini benar benar bermanfaat bagi kesejahteraan desa meskipun ada beberapa kasus penyimpangan dana bantuan ini.
Sementara itu, konsultan PNPM-MPd, Sugiharto mendesak Presiden Joko Widodo untuk menanggapi positif usulan Gubernur Jabar itu. "Persoalannya sekarang, sebagian dana yang dahulu diperuntukkan buat PNPM-MPd digeser ke program Dana Bantuan Desa. Semoga pemerintah dapat menggeser pos anggaran lain agar PNPM-MPd dapat berlanjut," pungkasnya. (ibp) Editor: Imam Bhakti Pratama
