DPRD Tampung Aspirasi Tolak Kenaikan BBM
BERITA BOGOR - DPRD Jawa Barat menerima baik aspirasi dari masyarakat menyoal kebijakan kenaikan harga BBM.
Terkait dengan persoalan kenaikan harga BBM yang menuai kritik dari masyarakat, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mendatangi kantor DPRD Jawa Barat untuk menyampaikan aspirasinya yang berisi penolakan terhadap kenaikan harga BBM, Selasa (11/11/2014).
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Abdul Haris Bobiho menerima baik aspirasi tersebut. Dengan adanya aspirasi penolakan rencana kenaikan BBM, akan diteruskan aspirasi penolakan melalui Kepala Daerah dalam hal ini kepada Gubernur Jabar. Dengan penyampaian aspirasi ini, diharapkan Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur dapat meneruskan ke DPR RI.
"Secara pribadi, saya menolak rencana kenaikan BBM, karena masih ada kebijakan lain yang dapat dilakukan untuk menutup defisit APBN. Kebijakan lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah diantaranya pembenahan di semua sektor. Aspirasi penolakan kenaikan harga BBM dari HTI merupakan aspirasi pertama yang menolak rencana kenaikan BBM. Aspirasi ini harus diteruskan baik kepada Kepala Daerah maupun DPR RI, karena alasan penolakkan realistis, faktanya belum harga BBM naik, harga kebutuhan pokok kini mulai naik. Berkenaan dengan rencana kenaikan BBM, patut dipertanyakan rencana pencabutan Subsidi akan dialokasikan untuk program apa," tuturnya.
"Secara pribadi, saya menolak rencana kenaikan BBM, karena masih ada kebijakan lain yang dapat dilakukan untuk menutup defisit APBN. Kebijakan lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah diantaranya pembenahan di semua sektor. Aspirasi penolakan kenaikan harga BBM dari HTI merupakan aspirasi pertama yang menolak rencana kenaikan BBM. Aspirasi ini harus diteruskan baik kepada Kepala Daerah maupun DPR RI, karena alasan penolakkan realistis, faktanya belum harga BBM naik, harga kebutuhan pokok kini mulai naik. Berkenaan dengan rencana kenaikan BBM, patut dipertanyakan rencana pencabutan Subsidi akan dialokasikan untuk program apa," tuturnya.
Abdul menambahkan, pemerintah daerah harus mempersiapkan langkah antisipasi atas dampak negatif yang ditimbulkan oleh kenaikan harga BBM. "Jika kebijakan kenaikan BBM direalisasikan, Pemerintah di daerah harus mempersiapkan langkah-langkah antisipasi atas dampak negatif kepada masyarakat akibat naik BBM," pungkasnya. (ibp) Editor: Imam Bhakti Pratama
