Jabar Raih Anugerah Procurement Award 2014
BERITA BOGOR – Acara ini diikuti 2.600 peserta yang terdiri dari Kepala Daerah, LPSE, ULP, dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
Provinsi Jawa Barat kembali mendapatkan penghargaan nasional berupa National Procurement Award 2014 kategori Kepemimpinan dalam Transformasi Pengadaan Secara Elektronik pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pengadaan Barang dan Jasa 2014 yang mengangkat tema “Mantapkan Pengadaan Nasional yang Kredibel Menuju Indonesia Hebat” diselenggarakan di Balai Sudirman, Jalan Saharjo Nomor 268 Jakarta Selatan, Selasa (18/11/2014).
Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar selaku perwakilan dari Jawa Barat menerima langsung penghargaan dari Menteri Perencanaan Pembangunan Negara dan Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago.
National Procurement Award merupakan penghargaan yang diberikan kepada Pimpinan Kementerian, Lembaga atau Pemerintah Daerah serta Instansi yang menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa, akselerasi implementasi e-Procurement (lelang/tender elektronik), dan kepemimpinan dalam transformasi pengadaan secara elektronik.
Selain provinsi Jawa Barat, provinsi Aceh, DKI Jakarta, dan Kalimantan Tengah juga meraih penghargaan dalam kategori yang sama melalui kebijakan pemdanya yang telah menerapkan secara baik proses e-Procurement-nya, penghargaan juga diberikan kepada LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dan ULP (Unit Layanan Pengadaan) yang berprestasi, total keseluruhan penghargaan yang diberikan adalah 14 penghargaan.
Perkembangan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia sangat membanggakan, tahun ini, 88 ribu paket telah dilelang secara elektronik dan telah mencapai nilai total lebih dari Rp. 227 triliun, dari transaksi ini, tercatat penghematan lebih dari Rp. 10 triliun dan akan terus bertambah seiring peningkatan nilai anggaran belanja negara.
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Agus Rahardjo mengungkapkan nilai dari APBN/APBD 2014 mencapai Rp. 1.800 triliun, "Dan setidaknya 40% APBN Indonesia dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Apabila anggaran tersebut dapat digunakan dengan sebaik-baiknya, maka laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tentu akan semakin meningkat," tuturnya.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) terus berupaya agar pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dibiayai APBN/APBD dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien, dengan menerapkan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan berlaku adil bagi semua pihak.
Acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ini diisi dengan diskusi mengenai arah kebijakan pengadaan, penguatan peran kelembagaan ULP, peningkatan kualitas layanan LPSE, peningkatan jumlah transaksi lelang secara elektronik, peningkatan persaingan sehat antar-pelaku usaha, peningkatan kredibilitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta upaya memaksimalkan peran pengawasan proses melalui APIP. (ibp) Editor: Imam Bhakti Pratama
