Sosialisasi Peraturan Pertambangan UU 23/2014

Pelaku pertambangan dan aparatur perlu memahami dinamika perubahan peraturan UU.  

Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bogor menggelar kegiatan sosialisasi Peraturan Pertambangan Bagi Pelaku Usaha Pertambangan Dan Aparatur Pemerintah se- Kabupaten Bogor Tahun 2015.

Kegiatan selama dua hari yang diikuti seratus pelaku usaha pertambangan dan aparatur pemerintahan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas ESDM Kabupaten Bogor, Ir.Drs. Ridwan Syamsudin, M.Si, bertempat di aula kantor Dinas ESDM Kabupaten Bogor, Rabu (26/11/2015). 

Kepala Seksi Pengembangan Usaha Pertambangan Umum Dinas ESDM Kabupaten Bogor, Aljon Arbetus, MS.,M.Si menjelaskan tujuan sosialisasi agar pelaku usaha pertambangan dan aparatur mengetahui dan memahami dinamika perubahan peraturan terkait usaha pertambangan di wilayah Kabupaten Bogor dewasa ini. 

"Dengan diterbitkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan salah satu amanat mengalihkan kewenangan penerbitan perizinan tambang dari kewenangan Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Propinsi," jelasnya. (Dwitama) 

AGENDA SOSIALISASI PERATURAN PERTAMBANGAN 

BAGI PELAKU USAHA PERTAMBANGAN DAN APARTUR  PEMERINTAH

Rabu – Kamis, 25-26 November 2015

Ruang Aula Dinas ESDM Kabupaten Bogor

. 

Waktu	Acara / Topik Sosialisasi	Narasumber	Pembwa Acara / Moderator
Rabu, 25 November 2015
8:30-9:00	Pembukaan	Kepala Dinas ESDM Kabupaten Bogor	Achmad Dien, S.Sos
9:01-10:15	Tata cara penetapan wilayah pertambangan (WP), wilayah usaha pertambangan (WUP), dan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) serta persyaratan permohonan WIUP	Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat	Aljon AM Simbolon M.si
10:16-10:45	Rehat
10:46-12:00	Tata cara penerbitan dan persyaratan permohonan izin usaha pertambangan operasi porduksi (IU-OP) dan perpanjangan IUP-OP	Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat	Ir. Asep Sulaeman
12:01-13:00	Ishoma
13:01-14:30	Tata cara penerbitan dan persyaratan permohonan IUP Pengangkutan dan penjulan, izin usaha jasa pertambangan (IUJP), dan surat keterangan terdaftar (SKT)	Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat	Ir. Asep Sulaeman
14:31-15:00	Rehat
15:01-16:30	Prosedur operasi standar (SOP) penetapan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP),SOP penerbitan izin usaha pertambangan eksplorasi (IUP-E), izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP-OP) dan perpanjangan IUP-OP serta perangkat peraturan tingkat daerah yang mengatur	BPMPT Provinsi Jawa Barat	Ir. Asep Sulaeman
Kamis, 26 November 2015
9:01-10:15	Peraturan perundangan terkait PBB pertambangan serta tata cara perhitungan, penetapan dan penyetorannya	Kantor pelayanan pajak Pratama Ciawi	Aljon AM Simbolon M.si
10:16-10:45	Rehat
10:46-12.00	Peraturan perundangan terkait pajak pertambahan nilai (PPN) komoditas tambang dan pajak penghasilan (PPh) perusahaan pertambangan serta tata acara perhitungan, penetapan dan penyetoran nya	Kantor pelayanan pajak Pratama Ciawi	Aljon AM Simbolon M.si
12:01-13:00	Ishoma
13:01-14:30	Peraturan perundangan terkait pajak mineral bukan logam dan batuan, tata cara penetapan dan penyetorannya serta terkait harga standar/patokan dan masa waktu penyesuaiannya	Dispenda Kabupaten Bogor	Aljon AM Simbolon M.si
14:31-15:00	Rehat
15:01-16:30	Peraturan perundangan terkait izin lingkungan,tata cara penerbitan dan persyaratan permohonan izin lingkungan untuk usaha kegiatan pertambangan	BLH Kabupaten Bogor	Aljon AM Simbolon M.si
16:31-16:45	Penutupan sosialisasi	Kabid Pertambangan Umum	Achmad Dien, S.Sos

Kepala,

        Ir.Drs. RIDWAN SYAMSUDIN, M.Si

                NIP . 195808291990031002