128 Mobil Siaga Desa digulirkan BPMPD

128 Mobil Siaga Desa digulirkan BPMPD 

Rencananya semua desa akan mendapatkan bantuan uang untuk membeli mobil siaga. Terbatasnya anggaran tahun 2015, sehingga hanya 128 desa yang mendapatkan kendaraan operasional tersebut dan secara bertahap semua desa akan mendapatkan bantuan untuk membeli mobil operasional.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD), Deni Ardiana mengatakan sebanyak 128 pemerintah desa (Pemdes) di 40 Kecamatan yang tersebar di Kabupaten Bogor telah menerima bantuan keuangan senilai Rp 150 juta untuk pemembelian mobil siaga desa dari Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD).  

"Sesuai Perda No 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah-Perubahan (APBD-P) 2015. Bantuan untuk mobil operasional kepala desa tersebut dalam bentuk uang tunai sebesar Rp150 juta,"ungkap Kepala BPMPD Kabupaten Bogor, Deni Ardiana saat ditemui 87onlinenews.com di kantornya, Rabu (13/1/2016). 

Menurutnya, dana untuk pembelian mobil siaga ini di gelontorkan bagi pemerintah desa yang telah melengkapi lima persyaratan administrasi, diantaranya, surat permohonan pencairan dari kepala desa yang ditunjukkan kepada Sekda Kabupaten Bogor melalui BPMPD diantaranya, fotokopi KTP kepala desa dan rekening bank pemerintah desa, kuitansi empat rangkap yang ditandatangani bendahara desa serta surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani kepala desa. 

Dirinya mengingatkan, Inspektorat juga akan memeriksa langsung kebenaran pembelanjaan kendaraan roda empat senilai Rp 150 juta oleh kepala desa. Karena itu harus diawasi langsung camat dan inspektorat. Proses pembelian sarana tersebut diawasi ketat, kendaraan itu difungsikan untuk mobil siaga desa. Untuk mencegah penyimpangan, mobil tersebut harus berplat merah dan pada pintu kiri kanan mobil harus ada lambang Pemerintah Kabupaten Bogor serta tulisan Mobil Siaga Desa. 

Cash back yang kerap didapatkan konsumen ketika membeli secara tunai pun tidak terlalu dipermasalahkan oleh Deni. Karena menurutnya cash back masuk dalam Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA) desa. (ICE)