Terobosan Pemerintah Sejahterakan Masyarakat

Terobosan Pemerintah Sejahterakan Masyarakat 

Dalam pidato kenegaraannya yang berdurasi lebih dari 30 menit, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah fokus pada tiga hal. Ketiga hal ini diharapkan bisa semakin memaksimalkan potensi yang dimiliki bangsa ini, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai lini kehidupan.

Jokowi menjelaskan melalui percepatan pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh tanah air akan tercipta konektivitas antar-wilayah dan memperkecil kesenjangan dan ketimpangan sosial. Infrastruktur yang dibangun seperti jalan nasional dan jalan tol, jembatan, jalur kereta api, pelabuhan untuk program tol laut, serta bandara di seluruh pulau di Indonesia. Sementara pembangunan infrastruktur yang bersifat strategis seperti pembangkit listrik, waduk, telekomunikasi, dan perumahan rakyat.

Dari sisi produktivitas dan pengembangan sumber daya manusia, Jokowi menuturkan bahwa pihaknya terus mendorong peran dunia usaha dengan BUMN, serta meningkatkan investasi di perusahaan-perusahaan berplat merah. Hal ini perlu dilakukan mengingat persaingan ketat ekonomi global, serta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dimana pada Semester I 2016 ini pertumbuhan ekonomi kita mencapai 5,18 persen atau menjadi salah satu yang tertinggi di Asia.

"Pemerintah juga melakukan terobosan dengan dukungan DPR yaitu dengan amnesti pajak. Diharapkan basis penerimaan pajak bisa semakin luas guna mempercepat pembangunan dan daya saing nasional," ujar Jokowi.

Selain itu, pemerintah juga terus mendorong produktivitas sektor perekonomian lainnya seperti UMKM, serta kemudahan masyarakat dalam memperoleh kredit usaha, serta peningkatan kualitas SDM produktif dalam negeri di berbagai jenjang pendidikan melalui pendidikan formal dan nonformal, serta kursus. Pemerintah juga terus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan guru, hingga guru-guru yang ada di pelosok tanah air dan perbatasan negara. 

Sementara untuk mendukung dunia industri, pemerintah pun terus meningkatkan kemampuan SDM dalam negeri melalui penguatan sinergi antara pemerintah dengan lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi dengan dunia industri. 

Sebagai katalisator pembangunan infrastruktur fisik dan sosial, pemerintah melalukan deregulasi dan debirokratisasi melalui penyegaran terhadap berbagai peraturan atau undang-undang yang disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Menurut Jokowi, regulasi yang membingungkan harus disederhanakan dan prosedur yang rumit harus dipangkas.(red)