HKSN Kerja Nyata Menuju Jawa Barat Sejahtera

UU Nomor 8 Tahun 2016 Ubah Paradigma Penyandang Disabilitas. 

BERITA BOGOR | beritabogor.com - Peringatan Hari Ibu 2016 dirangkaikan pula dengan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN). Tema HKSN tahun ini, yaitu “Kerja Nyata Menuju Jawa Barat Sejahtera”. Tema ini diambil sesuai dengan kondisi saat ini dimana kita masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan kesenjangan sosial.

Wakil Gubernur Jawa Barat, di halaman Gedung Sate Bandung hari ini menyampaikan diperlukan komitmen dan upaya dari semua pihak, baik pemerintah, swasta, akademisi, maupun masyarakat untuk terus bekerja secara nyata menembus berbagai rintangan demi menghadirkan Jawa Barat Maju dan Sejahtera untuk Semua. 

Dirinya mengatakan bahwa Kesetiakawanan Sosial bisa dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga dan masyarakat. Dengan begitu kita dapat menghadapi segala ancaman dan hambatan, baik dari dalam maupun luar negeri, serta memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah dan nasional, khususnya untuk memperkuat integrasi sosial dalam mengurangi kesenjangan sosial yang ada.

Berkaitan dengan UU Nomor 8 Tahun 2016 Ubah Paradigma Penyandang Disabilitas. Hari Disabilitas Internasional (HDI) Tingkat Provinsi Jawa Barat. Tema yang diambil yaitu “ Membangun Masyarakat Inklusif, Adil, dan Berkesinambungan bagi Penyandang Disabilitas untuk Jawa Barat yang Lebih Baik”.

Tema ini mengandung makna bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap eksistensi Penyandang Disabilitas, sekaligus peneguhan komitmen serta kepedulian kita untuk mewujudkan kemandirian, kesetaraan, dan kesejahteraan Penyandang Disabilitas. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. UU ini telah mengubah paradigma pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dari belas kasihan (charity based) menjadi berperspektif Hak Asasi Manusia (HAM).

Untuk itu, Jawa Barat mendukung sepenuhnya hak-hak Penyandang Disabilitas untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, dan kekerasan. Selain itu, mendukung pula hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial untuk kemandirian. Dukungan ini – salah satunya diimplementasikan oleh Pemprov Jawa Barat dalam bentuk bantuan bagi para Penyandang Disabilitas. Bantuan berupa uang sebesar Rp 300 ribu/bulan selama 10 bulan (Januari – Oktober 2016) dengan jumlah total Rp 6.252.000.000 kepada 2.000 lebih Difabel di seluruh Jawa Barat. (red)