Waspada Oknum Mafia Proyek Infrastruktur

BERITA BOGOR | beritabogor.com - Oknum mafia dan pengusaha nakal diduga masih leluasa kasak kusuk di kantor ULP,  PPK Disdik, PPK DPU, PPK Dinkes maupun kedinasan yang memiliki alokasi dana infrastruktur dan kontruksi baik melalui lelang atau penunjukan langsung.

Tak hanya itu, Dana Desa maupun alokasi dana desa dan dana aspirasi juga menjadi incaran kolega Oknum Kepala Desa yang mengejar keuntungan pribadi ketimbang mengutamakan kualitas pekerjaan infrastrukur desa. Diantaranya, di Desa Cadasngampar maupun Desa Pasirlaja dalam pengerjaan jalan aspal Pasir Kakapa dan jalan Leuwikotok yang terbukti kualitasnya sangat buruk.

"Jalan aspal yang diperbaiki ini baru beberapa hari sudah rusak lagi, dan sekarang kondisi jalan kembali seperti semula jadi rusak lagi. Mana tanggung jawab Kades Amir Hamzah sebagai Pemimpin Deaa Pasirlaja," keluh Ny.Eni (nama disamarkan), Kamis (9/3/2017).

Jalan Leuwikotok baru beberapa hari di aspal kembali rusak.

Pekan lalu, kualitas pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Bogor masih menjadi isu utama sejumlah elemen masyarakat yang terus gigih memperjuangkan hak - hak rakyat. 

Puluhan aktifis yang mengatasnamakan Pergerakan Rakyat Bogor yang terdiri dari  LMND, FMB, SRMI, Pusaka Tapak, IKKPAS dan ISBI meluapkan kekecewaannya melalui orasi dan aksi pembakaran buku Musrenbang Kabupaten Bogor, Kamis kemarin. 

"Ketidaktegasan pemimpin di Kabupaten Bogor dan lemahnya fungsi legislator memperburuk roda pembangunan wilayah," ungkap Rukhiyat selaku kordinator aksi, Jum'at (3/3) kemarin.

Ilustrasi papan pengumuman proyek infrastruktur desa di Kabupaten Bogor.

Menurutnya, Pembakaran Buku Musrembang sebagai bentuk ketidakpercayaan akan perencanaan program yang ada didalamnya karena diduga banyak manipulasi anggaran dan buruknya kualitas infrastruktur.

"Jangan ada kongkalikong pengusaha dan pengusaha. Salah satu yang menjadi pilot projeck yang bermasalah diantaranya RSUD Leuwiliang, dan Kantor Camat Sukajaya, kantot UPTP IV Sukaraja maupun Rehab Puskemas,' ungkapnya.

Kualitas bangunan rehab UPT  Puskesmas Ciseeng menuai protes. 

Pihaknya menuntut untuk segera dilakukan pengusutan secara tuntas terhadap Mafia Anggaran di Bumi Tegar Beriman, blacklist oknum Mafia yang menjual beli proyek termasuk para pengusaha nakal supaya tidak merongrong anggaran serta tidak ada lagi infrastruktur yang berkualitas rendah.

"Pemkab Bogor harus tegas dalam Evaluasi Proyek Pembangunan Infrastruktur pengawasan dan evaluasi. Pemkab Bogor jangan takut blaclist oknum pengusaha dan badan usahanya, dan halau ruang gerak mafia proyek di Bumi Tegar Beriman," desaknya. (als)

Kualitas bangunan lantai dua rehab kantor UPTP IV Sukaraja dipertanyakan.