Pemkab Bogor Dengar Keluhan Guru Honor
BERITA BOGOR | beritabogor.com - Belum layaknya pendapatan yang diterima oleh guru honorer menjadi salah satu persoalan yang menjadi tuntutan para guru honorer saat melakukan aksi bela guru yang dilakukan oleh ratusan guru honorer Kabupaten Bogor di gerbang gedung Tegar Beriman, Cibinong, Kamis (18/5/2017).
Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Bogor, TB. A. Luthfi Syam menegaskan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer di wilayah Kabupaten Bogor terutama untuk para guru yang bertugas di sekolah negeri, salah satunya dengan memperjuangkan nasib sekitar hampir empat ribu guru honorer yang belum menerima Surat Keputusan (SK) dari Bupati Bogor.
Menurutnya, kenaikan tunjangan tersebut akan pihaknya lakukan saat perubahan anggaran tahun ini atau pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun depan. “Kalau perubahan anggaran ternyata anggaran memungkinkan kenapa tidak, tapi kalau tidak mungkin pada RAPBD 2018 akan kami ajukan,” jelasnya.
Sementara, Ketua Persatuan Guru Honor (PGH) Kabupaten Bogor, Halim Sihabudin mengatakan, aksi ini merupakan upaya para guru honorer dalam memperjuangkan nasib mereka terutama dalam hal kesejahteraan. “Teman – teman sudah seringkali bertanya tentang statusnya yang berhubungan dengan kesejahteraan, kami harap Pemerintah Kabupaten Bogor tidak hanya memperhatikan tapi juga mengakomodir aspirasi kami ini,” ujar Halim. (ari/als)
Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Bogor, TB. A. Luthfi Syam menegaskan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer di wilayah Kabupaten Bogor terutama untuk para guru yang bertugas di sekolah negeri, salah satunya dengan memperjuangkan nasib sekitar hampir empat ribu guru honorer yang belum menerima Surat Keputusan (SK) dari Bupati Bogor.
Menurutnya, kenaikan tunjangan tersebut akan pihaknya lakukan saat perubahan anggaran tahun ini atau pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun depan. “Kalau perubahan anggaran ternyata anggaran memungkinkan kenapa tidak, tapi kalau tidak mungkin pada RAPBD 2018 akan kami ajukan,” jelasnya.
Sementara, Ketua Persatuan Guru Honor (PGH) Kabupaten Bogor, Halim Sihabudin mengatakan, aksi ini merupakan upaya para guru honorer dalam memperjuangkan nasib mereka terutama dalam hal kesejahteraan. “Teman – teman sudah seringkali bertanya tentang statusnya yang berhubungan dengan kesejahteraan, kami harap Pemerintah Kabupaten Bogor tidak hanya memperhatikan tapi juga mengakomodir aspirasi kami ini,” ujar Halim. (ari/als)
