Pasukan Pungli Dipelihara
Maraknya pungutan liar (pungli) di berbagai sektor diduga akibat adanya pembiaran yang dilakukan Pemkot Bogor. Pemkot seolah memelihara pasukan pungli dan terkesan menutup mata. Akibatnya, pungli semakin merajalela dan menyusup ke lahan basah. Seperti, taksi, pedagang kaki lima (PKL), angkutanbodong hingga bangunan ilegal.
Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Bogor, Subhan Murtadla, mengatakan, marak nya pungli di Kota Bogor itu akibat lemahnya pengawasan dan koordinasi antarpimpinan dan bawahan. Karena itu, pemkot harus membentuk tim independen guna mengawasi kinerja aparat pemerintah.
“Jangan mencari pendapatan dengan mengorbankan rakyat kecil. Hukum harus ditegakkan untuk membersihkan orangorang bermental ‘mafia’. Bila itu oknum pejabat, harus diberi sanksi tegas,” katanya.
Ia pun meminta Pemkot Bogor memberi kenyamanan dan ketenangan kepada masyarakat. “Kami juga mengajak seluruh komponen masyarakat Bogor untuk memerangi segala bentuk pungli dan menjadikannya musuh bersama,” terangnya.
Menanggapi hal tersebut, Sekdakot Bambang Gunawan berjanji akan menyelesaikannya. “Kita akan lebih mengintensifkan pengawasan dan pengendalian di berbagai sektor, dan saya sudah instruksikan para kepala dinas untuk menindaklanjutinya,” kata Bambang saat ditemui, kemarin.
Ia tak menampik bila saat ini ada tudingan bahwa pemkot terkesan memelihara dan melindungi pungli tersebut. Untuk mencegah hal itu, pihaknya akan meningkatkan pengawasan dan koordinasi antarinstansi. “Kita tegaskan kembali bahwa pungli itu harus dihilangkan,” tegasnya.
Sementara itu, anggota DPRD dari Fraksi Demokrat, Agus Sulaksono, mengatakan, masalah pungli harus ditangani lintas Komisi di DPRD. Ke depan, pihaknya akan membawa masalah itu ke rapat Badan Musyawarah (Banmus). “Nanti DPRD memanggil instansi yang terkait,” kata Agus.
Menyangkut adanya pungli terhadap PKL yang dilaporkan ormas Benteng Bogor Raya(BBR), menurut Agus, itu harus digali lagi kebenarannya. Namun, bila benar ada, pungli dalam jenis apa pun harus dihilangkan. “Bila itu benar, kita prihatin dan mendesak pemkot untuk menyelesaikannya,” terang Agus.
Sedangkan Ketua Gerakan Rakyat Bogor Bersatu (GR2B), Harry Ara, mendesak agar Pemkot Bogor mengupayakan kesejahteraan bagi anggota Satpol PP. Sebab, mereka pun termasuk rakyat kecil. “Karena sebuah sistem, mereka terjebak pada sebuah pemahaman pragmatis dalam meningkatkan kesejahteraan keluarganya,” kata Harry.
Memang benar yang diungkapkan BBR dalam aksinya tersebut. Namun, semua pihak harus melihat masalah ini secara komprehensif. “Bagaimana seorang penegak perda dapat bersih dari pungli bila ekonomi mereka terbatas. Ditambah lagi oknum elite pejabat pemkot yang melakukan pungli di bidang perizinan Kota Bogor. “Bedanya hanya pungli kelas teri versus kelas kakap,” katanya.
Maka dari itu, ia meminta Pemkot Bogor serius menata PKL sesuai skala prioritas yang selama ini masih nihil. (sal)
Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Bogor, Subhan Murtadla, mengatakan, marak nya pungli di Kota Bogor itu akibat lemahnya pengawasan dan koordinasi antarpimpinan dan bawahan. Karena itu, pemkot harus membentuk tim independen guna mengawasi kinerja aparat pemerintah.
“Jangan mencari pendapatan dengan mengorbankan rakyat kecil. Hukum harus ditegakkan untuk membersihkan orangorang bermental ‘mafia’. Bila itu oknum pejabat, harus diberi sanksi tegas,” katanya.
Ia pun meminta Pemkot Bogor memberi kenyamanan dan ketenangan kepada masyarakat. “Kami juga mengajak seluruh komponen masyarakat Bogor untuk memerangi segala bentuk pungli dan menjadikannya musuh bersama,” terangnya.
Menanggapi hal tersebut, Sekdakot Bambang Gunawan berjanji akan menyelesaikannya. “Kita akan lebih mengintensifkan pengawasan dan pengendalian di berbagai sektor, dan saya sudah instruksikan para kepala dinas untuk menindaklanjutinya,” kata Bambang saat ditemui, kemarin.
Ia tak menampik bila saat ini ada tudingan bahwa pemkot terkesan memelihara dan melindungi pungli tersebut. Untuk mencegah hal itu, pihaknya akan meningkatkan pengawasan dan koordinasi antarinstansi. “Kita tegaskan kembali bahwa pungli itu harus dihilangkan,” tegasnya.
Sementara itu, anggota DPRD dari Fraksi Demokrat, Agus Sulaksono, mengatakan, masalah pungli harus ditangani lintas Komisi di DPRD. Ke depan, pihaknya akan membawa masalah itu ke rapat Badan Musyawarah (Banmus). “Nanti DPRD memanggil instansi yang terkait,” kata Agus.
Menyangkut adanya pungli terhadap PKL yang dilaporkan ormas Benteng Bogor Raya(BBR), menurut Agus, itu harus digali lagi kebenarannya. Namun, bila benar ada, pungli dalam jenis apa pun harus dihilangkan. “Bila itu benar, kita prihatin dan mendesak pemkot untuk menyelesaikannya,” terang Agus.
Sedangkan Ketua Gerakan Rakyat Bogor Bersatu (GR2B), Harry Ara, mendesak agar Pemkot Bogor mengupayakan kesejahteraan bagi anggota Satpol PP. Sebab, mereka pun termasuk rakyat kecil. “Karena sebuah sistem, mereka terjebak pada sebuah pemahaman pragmatis dalam meningkatkan kesejahteraan keluarganya,” kata Harry.
Memang benar yang diungkapkan BBR dalam aksinya tersebut. Namun, semua pihak harus melihat masalah ini secara komprehensif. “Bagaimana seorang penegak perda dapat bersih dari pungli bila ekonomi mereka terbatas. Ditambah lagi oknum elite pejabat pemkot yang melakukan pungli di bidang perizinan Kota Bogor. “Bedanya hanya pungli kelas teri versus kelas kakap,” katanya.
Maka dari itu, ia meminta Pemkot Bogor serius menata PKL sesuai skala prioritas yang selama ini masih nihil. (sal)
Sumber : Radar Bogor
Tidak ada komentar