Pol PP Kabupaten Bogor Setor Uang Untuk Kasda

Disinyalir banyak bangunan liar berdiri di pelosok Kabupaten Bogor.

Dugaan ini beralasan lantaran selama 2010 ini, Satpol PP Kabupaten Bogor mampu menyetor uang Rp 3,435 miliar ke kas daerah dari retribusi penyelesaian perizinan bangunan yang melangar peraturan daerah (Perda).

Bahkan di tahun 2011, Satpol PP bertekad meningkatkan setoran itu menjadi Rp 10 miliar. “Jika 2010 kita mampu menambah pendapat asli daerah (PAD) Rp 3.435 miliar, 2011 kita pasang target Rp 10 miliar,” ungkap Kasatpol PP Dace Supriadi, Rabu.

Pernyataan Kasatpol PP ini membuktikan masih banyaknya bangunan liar yang berdiri di Kabupaten Bogor.

Sebab retribusi yang menjadi target Satpol PP itu, berasal dari pelanggaran Perda terutama IMB dan bangunan menggangu ketertiban umum yang memiliki peluang untuk diproses penyelesaian perizinan.

“Tapi, jika izinnya tak sesuai peruntukkan dan menggangu orang banyak, kita sikat. Jika izinnya tak lengkap, sudah kadaluarsa dan lain semacamnya, itu masih berpeluang untuk diproses izinnya kita kasih waktu dan pajaknya masuk ke kas daerah,” ujarnya.

Keberhasilan pihaknya menyelamatkan uang daerah itu, membuat Dace memberanikan diri minta kepada Bupati Bogor meninjau ulang uang lauk pauk anggotanya yang hanya Rp 20.000 per hari. Sebab setiap pekan anggotanya melakukan operasi rutin, sementara personilnya hanya 250-an.

“Mohon diperhatikan kesejateraan anggota saya sekaligus minta penambahan personil,” harap Dace.

Permintaan ini ditanggapi Bupati Bogor Rahmat Yasin yang mengatakan, merektrut personil Satpol PP baru lewat jalur PNS tidak memungkinkan.

Namun, penambahannya diusahakan tidak membentur aturan anggaran belanja negara. Caranya, melakukan belanja jasa dengan merekrut beberapa personel tambahan.

“Saya juga meminta kepada anggota dewan memperhatikan uang lauk pauk ini disesuaikan, sebab dengan Rp 20 ribu, mungkin hanya sekali makan,” katanya.

Meski demikian Bupati mengatakan keberhasilan menyelamatkan duit daerah jangan dijadikan alasan Satpol PP menjadi makelar IMB dari obyek bangunan yang diteribkannya.

“Saat saya sidak ke Kantor Badan Perizinan Terpadu, banyak personil Satpol PP yang jadi makelar IMB. Malu-maluin itu,” katanya. (iwan/dms/als)

Sumber: Poskota 30/12/2010