Warga Bogor Wajib Jaga Kedaulatan

Ajakan tersebut dikatakan saat lakukan Jumat Keliling (Jumling) di Masjid Al Baraqah Desa Kembang Kuning Kecamatan Kelapanunggal Kabupaten Bogor, Jumat (16/9).
“Dari sisi ideologi Jumling ini adalah wadah yang sangat ampuh, karena kita bisa saling mengenal satu sama lain demi menjaga kedaulatan Negara. Jadi bukan hanya TNI saja yang harus menjaga kedaulatan Negara”, tutur Karyawan.
Wabup menambahkan, kita harus menambahkan barisan antara TNI, POLRI dan masyarakat sipil. Ini demi menjaga kedaulatan, ketika kita satu pandangan dan kompak maka konflik dapat terhindar. Dengan begtu kita akan menangkal kekuatan asing yang ingin masuk ke Negara kita dan mengancam kedaulatan Negara dengan alibi penegakan hak asasi manusia (HAM).
“Bagaimana caranya, kita mulai dengan yang paling sederhana yakni bekerjasama ketika ada penduduk baru di lingkungan kita, tanyai identitasnya. Hal ini untuk mencegah adanya hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena yang mampu menyelamatkan Negara ini adalah warga negaranya, tidak hanya terbatas TNI dan POLRI”, terang KF.
Karyawan menambahkan ada empat pilar bangsa yang harus kita jaga bersama-sama, pertama Pancasila, kedua UUD, ketiga NKRI, dan keempat Bhineka Tunggal Ika. Jika empat pilar ini terpelihara dan terjaga keutuhannya maka Negara kita akan berdaulat.
Selain mengajak warga untuk menjaga kedaulatan, wabup pun menghimbau warga untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) karena dengan itulah kita dapat berperan dalam pembangunan daerah. Kemudian KF juga mengajak berdialog dan memecahkan bersama-sama masalah yang ada di tengah warga terutama warga Kelapanunggal. Masalah itu adalah mengenai kesehatan, infrastruktur, dan kegiatan masyarakat yang ada di Kecamatan Kelapanunggal Desa Kembang Kuning.
Seperti biasanya Jumling Wakil Bupati didampingi jajaran Muspika, Muspida, Dinas-dinas yang ada di lingkungan pemerintah kabupaten Bogor.
Jumling sendiri digagas Bupati Bogor Rachmat Yasin dan sudah berjalan saat Bupati masih menjadi Ketua DPRD Kabupaten Bogor. Gunanya untuk berdialog dan menyaring aspirasi masyarakat secara langsung dan tatap muka. (dheni/nday)
Sumber: Kabupaten Bogor 20/9/2011
Tidak ada komentar