Diskominfo Terapkan Bogor Cyber

CIBINONG – Dalam upaya menyikapi era keterbukaan informasi dan pesatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor melakukan berbagai terobosan.

Salah satu terobosan yang saat ini tengah dilakukan adalah  mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (E-Government) yang dikemas dalam sebuah program Kabupaten Bogor Cyber. Hal itu diungkapkan Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor  H. Sony Abdussukur saat ditemui diruang kerjanya. Kamis, (15/3).

TIK telah menjadi infrastruktur ekonomi dan pemerintahan yang sangat penting. Dukungan TIK dalam menyediakan sistem layanan dan informasi yang mudah, murah, cepat dan akurat diyakini mampu meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi tantangan globalisasi dan sebagai dasar yang kokoh bagi pembangunan berkelanjutan.

Untuk itu TIK menjadi kebutuhan dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan demi menjamin terwujudnya e-Government Daerah dalam upaya peningkatan pelayanan publik yang secara efisien dan efektif  menuju Good Governance.

Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor juga telah mengusulkannya melalui  Musrenbang. “Pengembangan model electronic government  berupa program Kabupaten Bogor Cyber yang akan dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor ini, dimaksudkan  untuk  mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang efesien, efektif, transparan dan akuntabel, khususnya dalam bidang layanan data dan informasi melalui website, digital library, dan layanan publik lainnya.” Ujarnya.

Dia berharap melalui penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik ini akan meningkatkan layanan kepada masyarakat (government to citizen). Pasalnya, masyarakat dapat dilayani kapan saja tanpa harus menunggu kantor buka. Misalnya dalam melayani Kepemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

“Dipastikan dapat meningkatkan hubungan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat,  karena informasi akan lebih mudah diperoleh. Misalnya dalam pengurusan izin usaha, permintaan data statistik yang dibutuhkan para pengusaha, dan sebagainya,” terangnya.

Keuntungan lainnya adalah tersedianya informasi yang mudah diakses masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan yang benar dan dapat diberdayakan, serta semakin  meningkatnya pula transparansi pemerintahan. Tak hanya itu, terbangunnya koordinasi antar institusi pemerintah dalam melayani kebutuhan lembaga pemerintah lain, departemen lain, pemerintah diatas atau dibawahnya. (als)
foto: ilustrasi-int