Walikota Tanamkan Rasa Malu PNS Korupsi

KOTA BOGOR - Seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) mestinya  merasa malu, karena sebagian masyarakat masyarakat menganggapnya sebagai pekerja yang suka korup, malas atau pegawai yang tidak berkualitas.

“Makanya, saya mengingatkan kepada semua PNS dilingkungan Pemerintah Kota Bogor harus bisa mengubah semua pandangan negatif tersebut, “ kata Walikota Bogor Diani Budiarto.

Walikota mengungkapkan hal itu dalam sambutannya disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Bogor Aim Halim Hermana dihadapan 119 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) golongan II Pemerintah Kota Bogor pada penutupan diklat (Pendidikan dan Latihan) Prajabatan di Hotel Mars Jalan Raya Puncak Cipayung Bogor, Rabu (21/3/2012).

Diakuinya,  bahwa kalau sampai saat ini PNS selalu dipandang negatif, karena dinilai belum memberikan pengabdian yang optimal. “ Makanya, tugas kita sebagai PNS untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik, “ tukasnya.

Untuk mengubah pandangan negatif tersebut  lanjutnya, tidak ada cara lain kecuali bekerja dengan sebaik-baiknya dan selalu berusaha melayani masyarakat dengan sikap tulus.

“ Pegawai yang hebat adalah pegawai yang bisa memanfaatkan kewenangan yang ada ditangannya, dan melaksanakan tugas yang diembannya sehingga bisa menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat,” pesannya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Diklat pada Badan Diklat Daerah Propinsi Jawa Barat Deni Endrawan mengingatkan, kepada para PNS bahwa moral dan etika harus menjadi landasan berpijak dan bertindak, karena masyarakat saat ini sedang mencari sosok aparatur pemerintah yang dapat dijadikan sebagai panutan.

Diklat Prajabatan golongan II yang diikuti 119 peserta ini berlangsung selama 17 hari dari tanggal 5 -21 Maret 2012.  Para peserta diklat berasal berbagai SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).

Dari 119 peserta yang dibagi dalam tiga angkatan terpilih Kualifikasi terbaik untuk angkatan pertama atas nama Riyati Ama (Dinas Pendidikan)  Angkatan kedua atas nama Arintias Rianda Massardi (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana) dan angkatan ketiga atas nama Fadli Desganda Astamdi (Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik). =hak