Kabupaten Layak Anak Masih Tahap Observasi

CIBINONG - Tim verifikasi Kabupaten Layak Anak (KLA) presentasikan hasil observasi selama dua hari di Ruang Rapat Wakil Bupati Bogor, Cibinong (27/6/2012). 

Dihadapan Wabub, ketua tim dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ernanti meminta Camat harus terapkan kecamatan ramah anak, mengingat sebaran kecamatan di Kabupaten Bogor sangat jauh dan luas.

“Kami lakukan verifikasi dengan 31 indikator, dengan fokus pada pemenuhan hak asasi anak. Dan yang namanya hak asasi berarti harus terpenuhi semuanya. Berdasarkan pengamatan kami, kawan-kawan SKPD masih melakukan hal yang biasa, belum berbasiskan hak asasi, ada beberapa yang sudah bagus tapi ada yg perlu perbaikan”, Ernanti.

Berdasar pada hasil verifikasi, Ernanti menambahkan, ketersediaan data anak dan pilah berdasarkan jenis kelamin masih lemah, kualitas BKB dan BKR perlu diperbaiki, keterlibatan dunia usaha sudah cukup bagus. Masih ada desa yang anak-anaknya belum memiliki akte kelahiran, karena anak yang lahir dan belum punya akte itu berarti tidak menganggapnya manusia. 

Persebaran dan kualitas perpustakaan perlu ditingkatkan. Angka kematian bayi dan gizi buruki sudah turun, belum ada pelarangan atas susu formula. Kawasan tanpa rokok penerapannya belum ada, angka partisipasi pendidikan anak sejak dini sudah cukup. 

Fasilitas rekreasi anak diluar sekolah cukup banyak, kekerasan seksual pada anak ,penyimpangan seks oleh anak dan perdagangan anak sudah mulai menurun, namun pekerja anak yang terselubung masih ada. 

Wakil Bupati Bogor Karyawan Faturachman menanggapi, kami pasti menerima masukan dari tim verifikasi, kami sikapi dengan memperbaiki yang harus diperbaiki, mengadakan yang belum ada dan mengerjakan yang sudah ada. Saya berterima kasih kepada tim, saya acungkan jempol. Kami tidak punya sesuatu yang pantas dilombakan, tapi kami punya semangat untuk berbuat kebaikan.

“Masalah pendidikan, rata-rata lama sekolah kami mengalami peningkatan dari 7,1 kini diatas 8,6 tahun. Dari 25 kabupaten dan kota, dulu kami berada di peringkat 24, kini berada di urutan 13. Upaya terus kami lakukan secara maksimal, bahkan untuk pendidikan kita buat skala prioritas yang tertinggi”, papar Wabup.

Kami juga dibantu Muspida dalam menangani bantuan dari Coorporate Social Responsibility (CSR) perusahaan di Kabupaten Bogor. Kami tidak pernah menerima uang dana CSR, tapi melalui muspida seperti Kodim yang menangani pembangunan jalan dan jembatan dan Polres menangani infrastruktur pendidikan.

Tim verifikasi ini turun ke lapangan terlebih dahulu sebelum diterima Wakil Bupati Bogor, mereka selama dua hari sejak Senin (25/6) lalu ke Ciawi. Dalam KLA ini Kabupaten Bogor bersaing dengan 10 lainnya dari provinsi lain. (Rido/Ice)