Refleksi Hari Jadi Bogor Ke- 530

Perjalanan Panjang 
Membangun Kabupaten Bogor

-.-

Setiap kali memperingati Hari Jadi Bogor, seakan diingatkan kembali, bahwa kita semua senantiasa untuk dapat bekerja keras dan berkomitmen dalam membangun serta memajukan Kabupaten Bogor,  demi mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera sebagaimana didambakan bersama.

Berangkat dari sejarah mengenang titimangsa 3 Juni yang bersumber dari upacara “KUWERABAKTI” yaitu peristiwa penobatan Sri Baduga Maharaja pada tanggal 3 Juni 1482, tentunya akan membawa pada sebuah renungan atas tekad dan tujuan untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat kerajaan pajajaran pada masa itu.

Kini 530 tahun kemudian, dalam masa yang telah jauh berubah dan ditengah situasi kebangsaan yang juga berbeda, tekad dan tujuan tersebut masih relevan untuk terus diperjuangkan, seiring dengan harapan untuk menumbuh kembangkan kekuatan daerah dan kemandirian masyarakat melalui keteladanan dalam berbagai aspek kehidupan.

Tekad ini sesuai dengan tema peringatan Hari Jadi Bogor Tahun ini, yaitu              “Dengan Semangat Hari Jadi Bogor Ke 530 Tahun 2012 Kita Tumbuhkan Kemandirian Masyarakat Melalui Keteladanan”. 

Sebuah catatan baru dalam sejarah Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bogor, yaitu  pada tahun 2008 Kabupaten Bogor telah melaksanakan pemilihan langsung Bupati Bogor dan Wakil Bupati Bogor. 

Drs. H. Rachmat Yasin, MM. adalah Bupati Bogor pertama periode 2008-2013 pilihan rakyat secara langsung yang berpasangan dengan H. Karyawan Fathurachman, SH., MH.  sebagai Wakil Bupati Bogor.   

Duet pasangan H. Rachmat Yasin dan H. Karyawan Fathurachman, telah menetapkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bogor yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor  7 Tahun 2009 dan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013. 

Adapun visi tersebut  yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bogor yang Bertakwa, Berdaya dan Berbudaya Menuju Sejahtera”.

 

Untuk menjabarkan visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor telah menuangkan kedalam tujuh misinya, yang meliputi : Meningkatkan Kesolehan Sosial Masyarakat Dalam Kehidupan Kemasyarakatan, kemudian Meningkatkan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dengan Titik Berat Pada Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Yang Berbasis Perdesaan, Selanjutnya Meningkatkan Infrastruktur dan Aksesibilitas Daerah Yang Berkualitas dan Terintegrasi Secara Berkelanjutan, Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Penyelenggaraan pendidikan, Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Berkualitas, Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Meningkatkan Kerjasama Pembangunan Daerah. 

Selanjutnya, dalam merealisasikan misi Kabupaten tersebut, bertepatan pula dengan usia Bogor yang ke 530. Pemerintah Kabupaten Bogor dari waktu ke waktu terus mengalami perkembangan yang membaik. Dalam kurun waktu selama tiga tahun terakhir dibawah kepemimpinan  H. Rachmat Yasin dan H. Karyawan Fathurachman, kondisi perekonomian Kabupaten Bogor, telah menunjukkan perkembangan yang sangat menggembirakan. Hal ini ditandai dengan terus meningkatnya berbagai sektor penggerak utama roda perekonomian, seperti industri, jasa, perdagangan, pertanian dan sebagainya.

Pada tahun 2011 kondisi ekonomi Kabupaten Bogor relatif  stabil, bahkan mengalami peningkatan seiring dengan tumbuhnya beberapa sektor penggerak ekonomi dan membaiknya infrastruktur penunjang ekonomi.  Hal ini dapat terlihat dari pergerakan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bogor pada tahun 2011 telah mencapai 82,6 Triliyun Rupiah, atau meningkat sekitar 20,09 persen, dibanding tahun 2009, yang baru mencapai 66,08 Triliyun Rupiah. Sedangkan PDRB berdasarkan harga konstan pada tahun 2011 mencapai 34,37 Triliyun Rupiah atau naik 9,97 Persen, lebih tinggi dari tahun 2009 yang baru mencapai 30,95 Triliyun Rupiah. 

Hal ini berimplikasi pada peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bogor, sehingga pada tahun 2011 telah mencapai sebesar 5,70 persen, lebih tinggi dari tahun 2009, yaitu sebesar 4,14 persen.    

Dengan memperhatikan angka PDRB dan jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang berjumlah 4.927.962 jiwa pada tahun 2011, maka rata-rata  pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Bogor berdasarkan harga berlaku mencapai sebesar Rp. 16.781.675 perkapita pertahun atau meningkat sebesar 15,19 persen. Jumlah ini jauh lebih tinggi dari tingkat pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Bogor pada tahun 2009 yang baru mencapai Rp. 14.232.432 perkapita pertahun.

Kondisi pencapaian pertumbuhan ekonomi tersebut, tentu saja tidak terlepas dari kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) Kabupaten Bogor yang berlimpah dan beragam yaitu daerah wisata, pertambangan, kawasan industri,  pertanian dan lain-lain.  Selain itu, ditunjang pula dari meningkatnya kepercayaan publik terhadap kinerja pelayanan aparatur,  sehingga terjadi peningkatan investasi di Kabupaten Bogor  yang diindikasikan dengan realisasi PMA sebanyak 93 Perusahaan, dengan jumlah investasi PMA mencapai Rp. 2,03 Triliyun, sedangkan jumlah investasi PMDN mencapai Rp. 2,08 Triliyun. Sejalan dengan hal tersebut pada tahun 2011  Pemerintah Kabupaten Bogor telah mampu melayani 40 Jenis perizinan melalui Badan Pemberdayaan Terpadu (BPT) Kabupaten Bogor.  

Keberhasilan pembangunan lainnya adalah kaitan perkembangan kondisi kesejahteraan sosial masyarakat, pembangunan daerah dibidang kesejahteraan sosial yang berkaitan langsung dengan kualitas Sumber Daya Manusia terutama masyarakat Bogor Kabupaten.  Kondisi tersebut  tercermin pada kuantitas dan kualitas penduduk seperti Pendidikan, Kesehatan, Tingkat Kemiskinan, kesempatan kerja, Pemuda, Olahraga kebudayaan dan tingkat kriminalitas.

Kaitan dengan keberhasilan program pembangunan di bidang pendidikan, telah dilaksanakan dengan menitikberatkan pada upaya rintisan akselerasi penuntasan program wajib belajar 9 tahun melalui pendidikan formal maupun non formal. 

            Keberhasilan di bidang pendidikan ini tercermin dari ukuran indeks pendidikan, pada rentang tahun 2009–2011, indeks pendidikan meningkat dari 79,15 poin pada tahun 2009 menjadi 82,26 poin pada tahun 2011, atau meningkat sebesar 3,11 poin. 

Kontribusi komponen angka melek huruf  terhadap indeks pendidikan pada  tahun 2011 sebesar  95,89%, atau meningkat sekitar 1,67% dibandingkan dengan tahun 2009 yang baru mencapai 94,29%. 

            Untuk rata-rata lama sekolah pada  Tahun 2011 sebesar 8,25 tahun, atau meningkat sekitar 8,60 % dibandingkan dengan tahun 2009 yang baru mencapai 7,54 tahun.

            Keberhasilan ini ditunjang dengan terus ditingkatkannya kualitas guru, sarana dan prasarana pendidikan,  antara lain dengan terus ditingkatkannya program/kegiatan rehabilitasi sekolah, penambahan unit gedung baru, unit sekolah baru, serta program/kegiatan keaksaraan fungsional dan program/kegiatan di bidang pendidikan lainnya.

Untuk keberhasilan di bidang kesehatan terlihat dari peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan pengembangan pelayanan kesehatan berbasis tingkatan masyarakat yang terus dilakukan. 

            Indeks kesehatan sebagai salah satu komponen dalam perhitungan IPM yang dikontribusikan dari komponen angka harapan hidup, mengalami peningkatan dari 68,44 tahun menjadi 69,15 tahun pada tahun 2011 atau meningkat sebesar 1,03%.  

Dengan demikian secara umum kondisi kesehatan masyarakat dan pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Bogor  terus mengalami peningkatan. Kondisi ini didukung dengan peningkatan kualitas maupun kuantitas Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Poned bahkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

 

            Dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Bogor Bagian Tengah, Bagian Selatan, Bagian Barat dan Bagian Timur, selama periode 2008-2011 telah ada penambahan unit gedung rumah sakit, sehingga dapat meningkatkan dan memeratakan pelayanan kesehatan di semua wilayah Kabupaten Bogor, yaitu sebanyak 4 (empat) unit Rumah Sakit Umum Daerah, meliputi  RSUD Cibinong, RSUD Ciawi, RSUD Leuwiliang dan terakhir RSUD Cileungsi yang pada tanggal 24 Mei 2012 baru saja diresmikan Gubernur Jawa Barat.

Selain itu, kaitan pelayanan di bidang kesehatan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bogor juga terus meningkatkan pelayanan Jamkesmas dan Jamkesda, hal ini  terus dilakukan dalam rangka mendukung adanya kepastian jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin di wilayah Kabupaten Bogor.

Disisi lain, upaya penyerapan tenaga kerja didukung pula dengan kondisi ekonomi dan iklim investasi yang semakin kondusif, yaitu berkembangnya jumlah koperasi aktif menjadi 957 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi 10.000 UMKM dan Industri  Kecil Menengah (IKM) sebanyak 1.682  IKM. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bogor telah berhasil mengembangkan Industri Perdesaan Non Pertanian melalui program Gerakan Untuk Membangun Bogor Inisiatif Masyarakat (GUMBIRA) di 6 Desa, Pelatihan Perempuan di Pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) serta Pengembangan Usaha Agri Bisnis Perdesaan (PUAP).

Sementara itu, kinerja dari sektor ketenagakerjaan menunjukkan hasil yang menggembirakan, dimana  jumlah pengangguran terbuka mengalami penurunan menjadi 181.880 orang pada tahun 2011, jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2010 yang berjumlah 205.032 orang. 

Menurunnya jumlah pengangguran terbuka itu berimplikasi pula pada kenaikan tingkat partisipasi angkatan kerja menjadi 62,72 %. Implikasi dari pertumbuhan ekonomi dan penciptaan peluang kerja tersebut, berakibat pada penurunan jumlah penduduk miskin menjadi sebanyak 464.365 jiwa dari total penduduk Kabupaten Bogor yang berjumlah 4.927.962 jiwa atau sebesar 9,42 %.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya dalam pembangunan daerah adalah pembangunan infrastruktur wilayah, pembangunan jalan dan jembatan baik pemeliharaan, rehabilitasi maupun pembangunan jalan baru terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor.

            Kondisi panjang jalan di Kabupaten Bogor sampai dengan tahun 2011 dalam kondisi mantap sepanjang 1304,976 KM dari total panjang jalan di Kabupaten Bogor, dan sisanya sekitar 18,90% masih akan terus ditingkatkan kondisi penanganannya  pada tahun-tahun mendatang. 

Dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur jalan di Kabupaten Bogor, khususnya dalam rangka mengatasi kemacetan jalan raya puncak yang bebannya sudah melampaui kapasitas, menghubungkan Kota Cibinong sebagai Ibu Kota  Kabupaten Bogor dengan Kota Bogor, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bekasi serta mendukung dan mendorong perkembangan ekonomi.

Pembangunan wilayah dan pembangunan antar daerah dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian alam dan lingkungan hidup dan mendorong perkembangan investasi terutama yang berbasis pengembangan kepariwisataan khususnya wisata alam, wisata agro, ekowisata, edutourism dan agrobisnis, yang dapat menciptakan lapangan kerja dan memberikan kesempatan berusaha dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bogor akan membangun jalan poros tengah timur yang direncanakan akan dibangun sepanjang ± 47 km dengan lebar jalan 30 meter :

            Dari Sirkuit Sentul Citeureup dan arah Sentul Selatan yang akan menghubungkan Kecamatan Sukamakmur sampai dengan Kecamatan Tanjung Sari (Jalan Trans Yogie) selanjutnya terkoneksi dengan Kabupaten Bekasi (Delta Mas Cikarang Timur)

            Dari Kecamatan Sukamakmur juga akan terkoneksi dengan Kabupaten Cianjur  (Kota Bunga Cipanas). sehingga jalan tersebut akan berfungsi secara regional.

Kaitan gambaran kondisi jaringan irigasi di Kabupaten Bogor, jaringan irigasi sangat berperan dalam mendukung produksi pertanian, karena dengan keberlanjutan aliran air irigasi ke lahan-lahan pertanian akan menentukan tingkat produksi yang dicapai.

            Dari 880 jaringan irigasi, terdapat 577 jaringan atau sekitar 65,57% jaringan irigasi dengan kondisi baik dan sedang, sedangkan 303 jaringan lainnya atau sekitar 34,43% akan ditingkatkan kondisi penanganannya pada tahun-tahun mendatang. 

Dari sisi penataan ruang, pemanfaatan ruang di Kabupaten Bogor sepenuhnya mengacu pada RTRW Kabupaten Bogor sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) tahun 2005-2025.

            Sebagai upaya pengendalian terhadap perijinan pemanfaatan ruang, telah dibuat kriteria lokasi dan standar teknis pemanfaatan ruang yang menetapkan secara rinci aturan-aturan teknis berdasarkan jenis kegiatan dan peruntukan ruang di lokasi yang akan dimanfaatkan.

 

Secara umum, Tata Ruang Kabupaten Bogor terbentuk dengan struktur ruang wilayah yang menggambarkan rencana sistem pusat pelayanan permukiman perdesaan dan perkotaan serta sistem perwilayahan pengembangan, merupakan bentuk/gambaran sistem pelayanan berhirarki, yang bertujuan untuk menciptakan pemerataan pelayanan serta mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan dan perkotaan di wilayah Kabupaten Bogor serta beberapa kawasan yang menjadi kawasan strategis Kabupaten Bogor.

Kaitan dengan pengembangan sumber daya energi dan listrik, tingkat rasio elektrivikasi pada tahun 2011 sudah mencapai 81,52% meningkat sekitar 0,60% dari tahun 2010  yang hanya 81,03% dan sekitar 1,10% dari tahun 2009 yang hanya  80,63%,

            Rencana pengembangan sumber daya energi dan listrik tersebut, terutama dalam rangka peningkatan rasio rasio elektrivikasi tiap tahunnya, adalah didasarkan pada kondisi bahwa masih ada sekitar 18,48% Kepala Keluarga di Kabupaten Bogor yang belum menikmati listrik, terutama pada kantong-kantong permukiman/ kampung yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik yang telah ada di setiap desa. 

Beberapa uraian keberhasilan diatas, bermuara pada tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diukur berdasarkan Indek Pembangungan Manusia atau IPM.

            BPS mencatat bahwa IPM Kabupaten Bogor terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu sekitar 71,35 poin pada tahun 2009, meningkat menjadi 72,16 poin pada tahun 2010 dan meningkat lagi pada tahun 2011 menjadi 72,82 poin. Hal ini menunjukan bukti bahwa upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bogor menunjukan hasil yang positif untuk kesejahteraan masyarakat. 

    Bukti lain dari membaiknya pelayanan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi Pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan, yaitu Pemerintah Kabupaten Bogor telah berhasil meraih penghargaan yang diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri  R.I.) atas prestasi Pemerintah Kabupaten Bogor  masuk sepuluh besar skala nasional sebagai daerah dengan kinerja terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Penghargaan tersebut secara langsung diumumkan Dirjen Otda Kemendagri Djohermansyah Johan pada acara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke XVI/ 2012 yang dihadiri Wakil Presiden R.I. Boediono dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, di Hotel Borobudur-Jakarta pada tanggal 25 April 2012. 

Berbagai prestasi yang telah diraih ini, tentunya merupakan buah dari perjuangan dan kerja keras seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bogor yang telah bersama-sama menciptakan iklim kondusif. Meski demikian perjuangan masih panjang. Masih perlu kerja keras dan sumbangsih pemikiran dari semua elemen masyarakat agar pembangunan  di Kabupaten Bogor terus mengalami kemajuan yang pada akhirnya terwujud masyarakat Kabupaten Bogor yang lebih sejahtera.

Sejalan dengan itu semua, kunci utama yang harus dikuasai adalah bertumbuhnya kemauan dan kemampuan masyarakat untuk memberdayakan dirinya secara optimal dan berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan, karena pembangunan pada hakekatnya tidak berdiri sendiri sebagai tugas pemerintah, akan tetapi memerlukan dukungan dari seluruh elemen masyarakat sebagai sasaran program dan penggerak utama pembangunan.

“Dirgahayu Bogor ke 530”, Semoga Allah Subhanahuwata’ala senantiasa memberikan bimbingan dan hidayah-Nya kepada kita sekalian.

(Ardvertorial/=als)