Andi Malarangeng Resmi Lepas Jabatan
Andi Malarangeng menyatakan pengunduran diri dengan alasan agar status tersangka kasus hambalang yang diraihnya tidak ingin membebani kabinet.
Hal itu dikatakan Andi Mallarangeng dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jakarta, Jumat (7/12/2012).
Dia juga mengajukan pengunduran dirinya dari Partai Demokrat. Di Demokrat Andi menjabat Sekretaris dan Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, serta Sekretaris dan Anggota Majelis Dewan Tinggi.
"Saya sampaikan, saya juga mundur dari posisi Sekretaris dan Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat serta Sekretaris dan Anggota Dewan Tinggi. Ahlamdulillah, Presiden menyetujui," kata Andi saat bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Menurut Andi, Presiden Yudhoyono menyetujui. Presiden Yudhoyono adalah Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.
KPK jangan berhenti mengusut tuntas
Komisi Pemberantasan Korupsi diminta tidak berhenti pada penetapan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak KPK untuk tetap memproses pihak lain yang juga diindikasikan terlibat kasus tersebut.
KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng sebagai tersangka kasus Hambalang sejak 3 Desember 2012. KPK juga mencegah Andi berpergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan.
Hingga kini, suasana di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga masih ramai dipenuhi wartawan dari berbagai media. Pada Jumat pagi ini, Andi secara resmi menyatakan mengundurkan diri sebagai Menpora. Ia pun mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat. Pengunduran diri Andi ini sudah disampaikan langsung ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara. Presiden menerima pengunduran diri itu. Tugas-tugas Menpora untuk sementara ini dipercayakan kepada Menkokesra Agung Laksono.
Dugaan kuat keterlibatan Andi Malarangeng
Andi diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang di Kementerian Pemuda dan Olaharaga. Ihwal penetapan Andi sebagai tersangka ini diketahui melalui surat permohonan pencegahan yang dikirimkan KPK kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Surat bernomor 4569/01-23.12.2012 tanggal 3 Desember 2012 itu menyebutkan status Andi sebagai tersangka.Saat ini, KPK sedang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi terkait pembangunan pengadaan sarana dan prasarana Hambalang tahun anggaran 2010-2012 yang dilakukan oleh tersangka Andi Alfian Mallarangeng selaku Menpora atau pengguna anggaran Kemenpora.
"Andi dan kawan-kawan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi guna kepentingan penyidikan," kata Busyro. KPK juga mencegah Andi ke luar negeri. Andi dicegah bersama dua orang lainnya, yaitu Andi Zulkarnain Mallarangeng atau Choel Mallarangeng dan M Arif Taufikurrahman dari PT Adhi Karya.
Imigrasi mengeluarkan Cekal
Seperti diberitakan sebelumnya, bersamaan dengan pencegahan Andi, KPK meminta Imigrasi mencegah dua nama lainnya. Mereka adalah Andi Zulkarnain Mallarangeng atau adik Andi Alfian Mallarangeng yang biasa disapa Choel Mallareng, dan Direktur PT Adhi Karya Muhammad Arief Taufiqurrahman.
Emerson berharap, KPK kembali membuat kejutan dalam kasus Hambalang ini. Di sisi lain, lanjutnya, pemerintah harus memberi dukungan bagi KPK untuk menuntaskan kasus-kasus yang ditangani lembaga antikorupsi itu.
Dukungan tersebut, katanya, dapat dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan menyelesaikan masalah kekurangan sumber daya manusia di KPK melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang SDM KPK. Jika draf revisi itu tidak segera ditandatangani Presiden, KPK akan kehilangan setidaknya 41 pegawai pada akhir tahun ini. “Ini harus menjadi perhatian betul dari Presiden kalau ingin kasusnya segera dituntaskan,” tambah Emerson.
Pihak pihak yang disebut terlibat
Seperti diketahui, pengusutan kasus Hambalang ini berawal dari temuan KPK saat menggeledah kantor Grup Permai, induk perusahaan milik Mantan Bendaraha Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin beberapa waktu lalu. Dari kesaksian Nazaruddin dan sejumlah bukti pendukung lainnya, KPK menetapkan tersangka pertama Hambalang, yakni Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar.
Sama seperti Andi, Deddy diduga bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang sehingga menguntungkan diri sendiri atau pihak lain namun justru merugikan keuangan negara. Terkait penyidikan Deddy, KPK memeriksa Nazaruddin.
Seusai diperiksa, mantan anggota DPR itu menyebut aktor-aktor yang berperan dalam kasus Hambalang. Mereka yang disebut Nazaruddin di antaranya, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, anggota DPR Mirwan Amir, Mahyuddin, Angelina Sondakh, Olly Dondokambey, mantan Sekretaris Kemenpora Wafid Muharam, dan mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional, Joyo Winoto. Nazaruddin juga menyebut nama Choel Mallarangeng dalam kasus ini. Menurut Nazaruddin, orang-orang itu menerima uang dari rekanan proyek Hambalang, PT Adhi Karya.
"Uang Rp 100 miliar itu kesepakatan Anas sama PT Adhi Karya. Rp 50 miliar buat Anas, Rp 10 miliar buat Mirwan dan Olly. Rp 10 miliar buat Mahyudin, Rp 5 miliar buat Mukhayat, dan Rp 5 miliar buat Wafid, Rp 20 miliar untuk Menpora," kata Nazar beberapa waktu lalu. Pernyataan Nazaruddin ini pun mereka bantah dalam sejumlah kesempatan.
Petunjuk keterlibatan Anas Urbaningrum
Indikasi keterlibatan Anas dalam kasus ini semakin jelas setelah KPK menemukan petunjuk yang mengarah ke sana. KPK tengah merangkai petunjuk-petunjuk tersebut sehingga dapat dijadikan alat bukti untuk menjerat Anas.
“Berdasarkan petunjuk-petunjuk atau pernyataan-pernyataan yang ada memang seperti itu. Tapi petunjuk belum bisa disimpulkan sebagai bukti, harus disaturangkaikan dengan bukti-bukti lain,” kata Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas beberapa waktu lalu.
Berdasarkan informasi dari KPK yang diterima Kompas, salah satu bukti indikasi keterlibatan Anas dalam proyek tersebut adalah pembelian sebuah Toyota Harrier pada November 2009 di dealer mobil Duta Motor Pacenongan, Jakarta Pusat. Mobil mewah B 15 AUD itu diduga dibelikan PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya katena telah memenangkan tender proyek Hambalang.
“Sudah kita ketahui ada sopir Anas dipanggil dan seterusnya. Jadi kita mengapresiasi setiap informasi atau petunjuk-petunjuk yang masuk kita kembangkan,” kata Busyro saat itu.
Petikan surat permohonan pencegahan yang di dalamnya tercantum Andi sebagai tersangka:
...bahwa saat ini sedang melaksanakan penyidikan Tindak Pidana Korupsi terkait pembangunan pengadaan peningkatan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang tahun anggaran 2010-2012 yang dilakukan oleh tersangka Andi Alfian Mallarangeng selaku Menteri Pemuda dan Olahraga atau pengguna anggaran pada Kementerian Pemuda dan Olahraga dan kawan-kawan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 undang-undang Tipikor guna kepentingan penyidikan dimohon bantuannya untuk mencegah atau melarang berpergian ke luar negeri terhadap tiga orang dengan identitas sbb:
1. Andi Mallarangeng
2. Andi Zulkarnain Mallarangeng
3. Muhammad Arief Taufiqurahman.
Sebelumnya, dalam hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahap I untuk proyek P3SON Hambalang, Andi Mallarangeng dianggap melanggar peraturan perundang-undangan. Andi diduga membiarkan Sekretaris Menpora ketika itu, Wafid Muharram, melaksanakan wewenang Menpora. Wafid menandatangani surat permohonan persetujuan kontrak tahun jamak tanpa memperoleh pendelegasian dari Andi.
Kesalahan Andi lainnya, menurut BPK, membiarkan Wafid menetapkan pemenang lelang konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp 50 miliar tanpa ada pendelegasian dari Andi. Tindakan Wafid dinilai melanggar Keppres Nomor 80 Tahun 2003. Atas tindakan membiarkan itu, Andi kembali dianggap melanggar PP Nomor 60 Tahun 2008.
Dalam audit BPK disebutkan bahwa proyek Hambalang ini diindikasikan merugikan negara Rp243,66 miliar. Ada 11 kesimpulan hasil audit proyek triliunan di Hambalang. (ARY)
Kesaksian mantan Sekmenpora
Tak hanya itu, mantan Sekretaris Kementrian Pemuda dan Olahraga (sesmenpora) Wafid Muharam, kembali menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jl. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/10/12) lalu.
Wafid yang tiba di gedung anti Korupsi pukul 11.15 WIB, diperiksa terkait kasus kasus pembangunan Sekolah Olahraga Nasional (SON) Hambalang, Jawa Barat.
Pemeriksaan kali ini, Wafid berstatus sebagai saksi. Kedatangan Wafid tidak mendapat pengawalan berarti dari aparat keamanan.
Seperti diketahui, kasus dugaan korupsi proyek sport center Hambalang di Bogor, Jawa Barat ini pertama kali dibeberkan oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat (PD) Muhammad Nazaruddin.
Pada proyek Hambalang, KPK mencium adanya kejanggalan senilai lebih dari Rp 2,5 Triliun. Selanjutnya, KPK mulai melakukan penyelidikan atas dugaan korupsi proyek Hambalang sejak Agustus 2011 lalu.
Cari pengganti Andi Malarangeng
Menko Kesra Agung Laksono mengatakan, pengganti Andi Mallarangeng sebagai Menpora diperkirakan terjadi dalam waktu satu atau dua hari ini.
“Terkait siapa pengganti Pak Andi, sepenuhnya tergantung Presiden yang memegang hak prerogatif,” ucap Agung seusai meluncurkan situs data Sistem Nasional Pemantau Kekerasan (SNPK) di Jakarta, Jumat (7/12/2012).
Menurut Agung, dari Partai Golkar sendiri belum ada pembahasan mengenai siapa kader yang siap diusung jika Presiden SBY meminta pengganti Andi dari partai berlambang pohon beringin tersebut.
“Golkar tidak pernah membicarakan soal reposisi Menpora karena informasinya baru diterima, tunggu saja keputusan Presiden nanti,” kata Agung.
Agung mengajak semua pihak menghargai sikap spontan dan kooperatif Andi Mallarangeng yang mundur dari jabatan Menpora agar memudahkan proses pemeriksaan. “Ini langkah baik supaya tidak ada hambatan psikologis dan pekerjaan. Saya kira ini jadi contoh bagi pejabat lain, bahwa sebaiknya mundur kalau memang bermasalah,” kata Agung.
Agung juga mengimbau semua pihak untuk menghargai asas praduga tak bersalah. Tidak boleh ada yang memvonis Andi Mallarangeng bersalah sebelum ada putusan pengadilan berdasarkan bukti hukum.
Agung kemudian berharap kekosongan jabatan Menpora tidak terlalu lama agar tidak mengganggu pelaksanaan rutin kementerian tersebut. Sebab Kemenpora terkait erat dengan pembentukan karakter generasi bangsa.
Agung Laksono sendiri kini menjabat sebagai Menpora ad interim.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum menentukan pengganti Andi Alifian Mallarangeng sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Untuk sementara, Presiden memberikan tugas kepada Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono untuk mengambil alih tugas Menpora.
“Sebelum saya angkat menteri pemuda dan olahraga yang definitif, untuk sementara saya menugasi Menko Kesra untuk jalankan tugas dan pekerjaaan sebagai Menpora,” kata Presiden saat jumpa pers di Istana Negara. (*/als)
Tidak ada komentar