BPK Minta Pengelolaan Keuangan Transparan
Guna membangun Komunikasi efektif dengan pemangku kepentingan di wilayah Provinsi Jawa Barat.
Sosialisasi yang digelar di Hotel Horison Kota Bogor Kamis (27/12) diikuti Ketua DPRD Kota dan Kabupaten Bogor dan DPRD Kabupaten Cianjur, Walikota dan Bupati Bogor, dan Bupati Cianjur, serta para unsur pimpinan wilayah, dan muspida Bogor.
Selain itu Sekda Kabupaten dan Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur, pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kota Bogor.
Sosialisasi dengan mengusung tema Pemeriksaan BPK mengawal transparansi dan akuntabilitas keuangan negara menghadirkan nara sumber Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI, Dr. Nizam Burhanuddin, SH, dan Anggota Komisi XI DPR RI, Dr.Ir. Arif Budimanta, M.SC.
Nizam Burhanuddin dalam paparanya menjelaskan terkait tugas pemeriksaan BPK RI, termasuk diantaranya hubungan kerja antara BPK RI dengan lembaga perwakilan dan pemerintah dalam hal penyampaian dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Selain lembaga perwakilan dan pemerintah, hasil pemeriksaan BPK RI juga diserahkan kepada aparat penegak hukum.
BPK RI berharap mutu hubungan kelembagaan BPK RI dengan pemangku kepentingan dan pemahaman serta dukungan masayarakat terhadap BPK RI akan mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan dapat meningkat.
Sedangkan Arif Budimanta menjelaskan mengenai skema penyusunan APBN, dan fungsi pengawasan DPR RI terhadap pemerintah dalam pelaksanaan dan pertanggung jawaban anggaran.
Sementara itu Walikota Bogor H. Diani Budiarto menyambut baik dan mengapresiasi inisiatif BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat untuk menyelenggarakan kegiatan sosialisasi. “Ini bisa menjadi cara untuk membangun pengetahuan dan persepsi bersama yang tepat tentang peran dan fungsi BPK dalam memperkuat system pengelolaan keuangan negara, “ kata Diani.
Diani menyatakan sependapat dengan BPK, bahwa perlu terus dilakukan komunikasi diantara semua pihak terkait atau para pemaku kepentingan, supaya terbangun pemahaman yang sama tentang tugas dan tanggung jawab bersama tentang pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.
“Saya yakin akan mampu membangun suatu bahasa bersama untuk mewujudkan cara pikir, cara pandang, cara sikap dan cara tindak yang sama diantara semua pihak terkait dengan proses pengelolaan keuangan negara, “ ungkapnya. (eka)
Editor: Alsabili
Email: beritabogor2002@ gmail.com
Tidak ada komentar