Bupati Bogor Buka Rakor Dewan Pendidikan

CIBINONG - Dewan pendidikan dan Komite Sekolah Kabupaten Bogor menggelar kegiatan silaturahmi dan rapat koordinasi (rakor) yang dihadiri para anggota Komite Sekolah se Kabupaten Bogor di Gedung Tegar Beriman, Cibinong, Senin (10/12/2012).

Usai membuka acara ini, Bupati Bogor Rachmat Yasin mengatakan tugas Dewan Pendidikan sangat kompleks yakni memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan, pendukung finasial, pemikiran dan tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan, pengontrol transparansi, akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan, serta mediator antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat.

“Pencapaian angka pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari sektor pendidikan di Kabupaten Bogor belum maksimal, sehingga memerlukan dukungan seluruh insan pendidikan Kabupaten Bogor untuk berdedikasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang pendidikan,” katanya

Politisi PPP ini juga meminta Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah hendaknya terus berupaya menguatkan komitmen demi terselenggaranya layanan pendidikan yang berkualitas disemua jenjang sekolah.

“Para pengurus Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah hendaknya terus berupaya memasyarakatkan berbagai ketentuan yuridis di bidang pendidikan serta mendorong setiap sekolah untuk mengembangakan sistem pembelajaran yang efektif,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua panitia pelaksana kegiatan Topik Masduki mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas antara Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Bogor.

“Acara silaturahmi dan rakor Dewan Pendidikan bersama Komite Sekolah se-Kabupaten Bogor ini bertujuan untuk merumuskan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan di Kabupaten Bogor,” jelasnya.


Rapat kordinasi

Dalam rakor kali ini pembicara dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Didi Kurnia menjelaskan peranan guru dalam melaksanakan tugas - tugasnya patut mengedepankan kode etik profesi dan Undang-undang Kompetensi.

"Selama melaksanakan tugas sebagai tenaga didik, guru perlu meningkatkan kedisiplinan pelajar dengan memegang teguh kode etik. Guru juga diberikan perlindungan dari Satgas Advokasi Guru pada PGRI Kabupaten Bogor," jelas Didi Kurnia.

Sementara Konsultan Dewan Pendidikan Pusat Suparlan mengatakan peran Komite Sekolah harus sinergis dengan pihak sekolah meliputi keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pendidikan di sekolah.

"Selama ini Komite Sekolah masih sebagai stempel, bila dibutuhkan barulah diajak berkomunikasi. Padahal anggota Komite Sekolah harus memahami tugas pokok dan fungsinya dalam mewujudkan pendidikan untuk semua," kata Suporlan.

Menurutnya seluruh rakyat Indonesia berhak atas pendidikan yang layak sebagaimana amanat Kepmendiknas Nomor 44/U/2002. Hal ini membuktikan bahwa peran pemerintah dan masyarakat harus sinergi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. (als)