Kesadaran PHBS Masyarakat Minim

KOTA BOGOR - Minimnya pemahaman masyarakat, keteladanan aparat, tokoh masyarakat, tokoh agama serta faktor minimnya ketersediaan sarana prasarana mendesak Dinas Kesehatan mengevaluasi program Kelurahan Siaga dan pencapaian PHBS (Prilaku Hidup Bersih dan Sehat).

Persoalan ini terungkap saat pembahasan pada rapat kordinasi yang melibatkan seluruh SKPD (Stuan Kerja Perangkat Daerah) dan stakeholder terkait, dibuka Asisten Umum Sekretariat Daerah Arif Mustofa Budiyanto mewakili Walikota Bogor,  di Balaikota Bogor Rabu (19/12/2012).

Walikota Bogor dalam sambutanya disampaikan Asisiten Adiministrasi Umum Arif Mustopa Budiyanto berharap melalui rakor akan bisa merumuskan rumusan yang terbaik untuk memastikan bahwa pelaksanaan kelurahan siaga dan PHBS pada tahun 2013 akan berlangsung dengan lebih baik lagi.

Oleh karena itu walikota berharap masyarakat bisa bergotong royong mencegah atau menanggulangi ancaman kesehatan seperti kurang gizi, tingginya kematian bayi dan Ibu hamil atau penyakit menular yang bahkan bisa menimbulkan kejadian luar biasa, “ungkapnya.

Kepala Bidang PKM (Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat)  pada Dinas Kesehatan Kota Bogor  drg. Nanik Widayani menyampaikan dalam upaya peningkatan kualitas Desa/Kelurahan siaga telah dilakukan revitalisasi terhadap program pengembangan Desa/Kelurahan Siaga.

Hal ini guna mengakselerasi pencapaian target Desa/Kelurahan Siaga Aktif 80% pada tahun 2015 (Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan), sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum pengembangan Desa/Kelurahan Siaga Aktif.

Diharapkan, pengembangan Kelurahan Siaga dapat berjenjang mulai dari tingkat RW Siaga, Kelurahan Siaga, Kecamatan Siaga sampai Kota Siaga. Namun dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari upaya untuk mendukung terwujudnya Kota Sehat. 

Naniek menjelaskan pencapaian PHBS di berbagai tatanan di Kota Bogor sampai dengan tahun 2012, terutama dtatanan rumah tangga yang menjadi salah satu target RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor masih rendah. 

Diakui Naniek, bahwa penyebabnya tergantung pada banyak faktor, disamping faktor pengetahuan dan pemahaman masyarakat, keteladanan aparat, tokoh masyarakat, tokoh agama serta peran serta masyarakat, maka yang tidak kalah penting yaitu faktor ketersediaan sarana prasarana.

Seperti ketersediaan sarana jamban sehat, air bersih, sarana cuci tangan, dan lain-lain yang tidak bisa dipenuhi semuanya oleh Pemerintah. Oleh karena itu perlu keterlibatan dan kemitraan dengan berbagai pihak terkait seperti pihak swasta,dunia usaha, dan lembaga kemasyarakatan. (eka)






Editor: Alsabili
Email: beritabogor2002@ gmail.com