Akibat Inkonsistensi Tata Ruang
MEGAMENDUNG - Bencana longsor di kawasan Bogor akibat inkonsistensi tata ruang pada kawasan hutan dan perkebunannya.
Tata ruang di kawasan Bogor maupun kawasan Puncak Bogor merupakan etalse ketidakmampuan pemerintah pusat menangani tata ruang dan bangunan.
Kawasan Puncak dan Sungai Ciliwung merupakan ikon idealisme pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Indonesia.
Direktur Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W) Instititut Pertanian Bogor Dr Ernan Rustiandi menegaskan hal itu di Kampus IPB Baranangsiang, Kota Bogor, Jumat (19/2/2010).
Tim pengkajian IPB memaparkan hasil penelitian dan kajian mengenai Bencana Antropogenik (akibat ulah manusia) dan Inkonsistensi Tata Ruang, Kasus Jabodetabek Kawasan Puncak.
Menurut Rustiandi, berdasarkan hasil penelitian dan kajiannya, terjadi inkonsistensi tata ruang di Kawasan Puncak, yang terjadi pada kawasan hutan dan perkebunannya.
Inkonsistensi tata ruang di kawasan tersebut bukan akibat kemiskinan warga setempat sehingga lapar tanah, melainkan akibat keserakahan kelompok masyarakat elite dan konflik tata kelola.
"Konflik tata kelola, yang berarti ada pada pemerintah, terutama terjadi pada kawasan yang dikelola dan kewenangan utamanya ada pada pemerintah pusat, yakni pada kawasan hutan dan kawasan perkebunan teh," katanya. (cj)
Editor: Alsabili
Email: beritabogor2002@ gmail.com
Tata ruang di kawasan Bogor maupun kawasan Puncak Bogor merupakan etalse ketidakmampuan pemerintah pusat menangani tata ruang dan bangunan.
Kawasan Puncak dan Sungai Ciliwung merupakan ikon idealisme pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Indonesia.
Direktur Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W) Instititut Pertanian Bogor Dr Ernan Rustiandi menegaskan hal itu di Kampus IPB Baranangsiang, Kota Bogor, Jumat (19/2/2010).
Tim pengkajian IPB memaparkan hasil penelitian dan kajian mengenai Bencana Antropogenik (akibat ulah manusia) dan Inkonsistensi Tata Ruang, Kasus Jabodetabek Kawasan Puncak.
Menurut Rustiandi, berdasarkan hasil penelitian dan kajiannya, terjadi inkonsistensi tata ruang di Kawasan Puncak, yang terjadi pada kawasan hutan dan perkebunannya.
Inkonsistensi tata ruang di kawasan tersebut bukan akibat kemiskinan warga setempat sehingga lapar tanah, melainkan akibat keserakahan kelompok masyarakat elite dan konflik tata kelola.
"Konflik tata kelola, yang berarti ada pada pemerintah, terutama terjadi pada kawasan yang dikelola dan kewenangan utamanya ada pada pemerintah pusat, yakni pada kawasan hutan dan kawasan perkebunan teh," katanya. (cj)
Editor: Alsabili
Email: beritabogor2002@ gmail.com

Tidak ada komentar