Petugas Kebersihan Tebang Pilih Angkut Sampah
CIBINONG – "Ada uang sampah di boyong tak ada uang sampah menumpuk di gorong - gorong". Sampah tak terangkut warga mengeluh, DKP malah bilang harus bayar dulu.
Komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor terhadap kebersihan lingkungan masih menjadi tanda tanya besar, warga bosan dengan retorika pejabat yang kerap umbar janji.
Pasalnya, disejumlah lingkungan warga maupun dipusat keramaian di wilayah kabupaten Bogor mulai bertebaran sampah yang menyebar aroma tidak sedap dan kurang enak dipandang. Ironisnya lagi area pertamanan tidak luput dari sampah - sampah.
Sebut sajadi Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPSS) di Kampung Sawah Baru, Desa Babakan, Kecamatan Dramaga menebar bau busuk hingga ke permukiman warga. Timbunan kotoran itu membusuk karena belum diangkut petugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Bogor.
Tentu saja kondisi ini menuai keluhan warga. “Sejak Oktober 2012, sampah di tempat itu tak diangkat. Kami nggak tahu kenapa nggak ada pengangkutan. Kondisi begini ini mengganggu kesehatan karena lalat beterbangan sampai ke rumah-rumah,” ujar Ny. Aniatun, warga.
Tak hanya warga, pengendara tak kalah geram lantaran setengah badan jalan sudah ditutupi sampah. “Baunya minta ampun. Aparat desa kok diam saja? Kenapa nggak lapor ke DKP supaya cepat diangkut ya,” kata Suma, pengendara motor.
“Tapi sejak Oktober tahun lalu hampir 80 persen warga tak membayar retribusi. Kami jadi kesulitan membayar retribusi ke DPK yang mencapai Rp2 juta sebulan,” katanya.
Lokasi berbeda, di sepanjang Jalan raya Puncak sebagai kawasan wisata terpopuler di Jawa Barat ternyata memiliki permasalahan sampah dari tahun ke tahun.
Petugas dinilai tebang pilih dalam mengangkut sampah, terutama sampah dilingkungan warga yang kerap terlambat diangkut petugas. Tak jarang bila Bupati sidak lalu DKP segera sigap.
"Ada ratusan hotel dan dan restoran di puncak yang andil menyumbang sampah di kawasan Puncak. Yang saya tahu setiap manajemen wajib membayar Rp1 Juta per bulan lalu sampah diangkut," ungkap Sunyoto, pemerhati lingkungan Puncak.Menurutnya, bertebaran sampah yang ada di lingkungan warga tak kalah memprihatinkan. Bahkan, selokan hingga sungai dijadikan tempat pembuangan sampah.
Peran dinilai DKP tidak berfungsi sama sekali lantaran untuk membersihkan lingkungan harus membayar. "Bu Lina pernah bilang bahwa harga angkut sampah di Puncak sebesar Rp1 Juta dengan rincian 10 kali angkut. Pihaknya hanya mengumpulkan retribusi sebanyak Rp60 Juta perbulan dari hotel dan restoran," ungkapnya lagi kepada Berita Bogor.
Jadi, perhitungan itu perlu diinvestigasi agar transparan dan masyarakat menjadi jelas duduk perkara mengapa masalah sampah di kawasan Puncak menjadi fenomenal.
Pantauan Berita Bogor dalam kurun waktu sepekan terakhir, sampah dilingkungan kantor Pemkab Bogor tak kalah menumpuk. Bahkan, disekitar ruang serba guna terlihat tidak pantas sampah berserakan ditaman dan terlambat diangkut petugas.
"Teman saya saja masih punya hutang kepada UPT Ciawi lantaran aksi cinta lingkungan yang memerlukan armada pengangkut sampah. Sampai sekarang masih ditagih Rp1 Juta. Padahal saat aksi itu guna memotivasi warga untuk tidak mencemari lingkungan dengan membuang sampah sembarang," keluhnya.
Sementara, disepanjang Jalan Bersih setiap harinya dipenuhi sampah mulai dari sisi utara sampai sisi selatan.
"Banyaknya PKL yang dibiarkan membuat sampah sedikit demi sedikit menumpuk disaluran goromg - gorong. Lihat saja tuh, isinya sampah melulu," tunjuk Nardi (32) warga Ciampea disebuah warung kakilima, Jum'at (11/1/2013).
Saat hendak dikonfirmasi, Kepala Bidang terkait di DKP Kabupaten Bogor tak pernah berhasil ditemui. Menurut seorang staf mengatakan Kabid sedang tugas luar, padahal tim sudah berkali - kali berupaya menemui Kabid maupun melalui pesan singkat untuk konfirmasi hasilnya nihil dan terkesan sengaja menghindari wartawan.
Bayar lunas siap angkut
Sebagaimana dirilis poskota, Kepala DKP Kabupaten Bogor, Rosadi Saparodi, mengakui sesuai perjanjian pemerintahan Desa Babakan harus membayar retibusi untuk pengangkutan sampah. “Kami sudah memberi keringanan. Beberapa kali mereka menunggak bayar, sampah tetap kami angkut,” katanya.
Menurutnya, tidak diangkutnya sampah itu untuk dijadikanpelajaran bagi pemerintahan desa lainnya. Meski begitu, ia berjanji segera memerintahkan petugasnya untuk mengangkut sampah karena timbunannya sudah mengganggu masyarakat. (als)
Editor: Alsabili
Email: beritabogor2002@ gmail.com
Tidak ada komentar