Penegakan HAM Untuk Bendung Kekuatan Asing
Hal ini dikatakan saat membuka acara bimbingan teknis bagi panitia Ranham dan aparatur pemerintah daerah serta masyarakat Kabupaten Bogor, di ruang Serba Guna II, gedung Sekretariat Daerah, Cibinong, Rabu (6/2/2013).
“Ketika terjadi pengabaian terhadap HAM di negeri kita, maka bukan tidak mungkin kekuatan asing bisa masuk ke negeri kita. Kekuatan asing ini bisa masuk dengan dalil penegakan HAM dan pada akhirnya mengancam kedaulatan negara. Hal ini sudah terjadi di negara-negara lain dan di Timor-Timor sebelum memisahkan diri dari NKRI.
Ancaman kedaulatan lainnya, tambah Karyawan Faturahman, terjadi seperti di Bekasi, ketika golput memenangkan suara sah pada Pilkada Walikota Bekasi. Ini adalah bentuk pelemahan HAM yang tidak main-main, dan harus disikapi dengan arif dan bijaksana.
Dirinya menambahkan, kegiatan bintek ini memberikan pencerahan bagi para panitia pelaksana Ranham dan aparatur penegak hukum di Kabupaten Bogor, sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan lebih profesional dan tanggap terhadap setiap pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan tugasnya.
“Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusi, bersifat universal dan langgeng, sehingga pemenuhannya menjadi jaminan pengakuan dan penghormatan terhadap martabat manusia secara universal. Oleh karenanya, kita harus senantiasa memelihara komitmen untuk menjungjung tinggi HAM dalam berbagai aspek kehidupan”, paparnya.
Di lain pihak, lanjutnya, perlu disadari bahwa untuk bisa memperjuangkan tegaknya hukum, keadilan dan HAM, para penegak hukum dan panitia pelaksana Ranham sendiri terlebih dahulu harus menjadi pelopor tegaknya hukum dengan mentaati rambu-rambu HAM.
Kegiatan bintek Ranham diisi nara sumber dari Dirjen Kementrian Hukum Dan Ham dan Biro Hukum dan HAM Setda Pemprov Jabar. Kegiatan ini diikuti lebih dari 50 orang yang berasal dari aparatur pemerintahan, penegak hukum dan panitia Ranham. (aan)
Editor: Annisa
Email: beritabogor2002@ gmail.com
Tidak ada komentar