Penduduk Kabupaten Bogor Over Population
CIBINONG - BKKBN Provinsi Jawa Barat mencatat angka kepadatan penduduk Kabupaten Bogor mencapai 8.020 per Km persegi.
Kondisi ini akan mengakibatkan over population yang berpengaruh negatif pada ketahanan pangan, lingkungan, dan IPM masyarakat.
Hal ini dikatakan Kepala Bidang Pelatihan dan Pengembangan BKKBN Jawa Barat, Ida Indrawati pada Rapat Kerja Daerah Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2013 tingkat Kabupaten Bogor di Ruang Serbaguna I, Gedung Sekretariat Daerah, Cibinong, Selasa (26/3/2013).
“Ini adalah komitmen kita bersama untuk mencari solusi pada permasalahan kependudukan. Jumlah penduduk di Jawa Barat sebelumnya sebesar 43.21826 juta jiwa. Dengan laju petumbuhan 1,89 persen pada tahun 2012 jumlahnya meningkat menjadi 45 juta jiwa," katanya.
Sementara, lanjut dia, angka kepadatan penduduk di Kabupaten Bogor sebesar 8.020 per km persegi. Kondisi ini akan mengakibatkan over population yang berpengaruh negatif kepada ketahanan pangan, lingkungan, dan IPM masyarakat. Kemudian IPM Jabar masih pada posisi 17 dari 33 provinsi.
Dirinya mengatakan peningkatan pemberdayaan petugas dan kader KB di lapangan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.
Kepala BPPKB Kabupaten Bogor Nuriyanti, menjelaskan Rakrda ini Komitmen bersama kita percepat pembangunan kependudukan dan keluarga berencana Kabupaten Bogor menuju pencapaian MDG’s 2015.
Menurutnya, Program kependudukan dan keluarga berencana adalah program strategis pemerintah daerah dengan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dengan menekan angka kelahiran demi penikatan taraf hidup masyarakat.
“Tercatat di Kabupaten Bogor, laju pertumbuhan penduduk mencapai 3,15 persen, rata-rata usia perkawinan 17,9 persen, dan IPM 72,87 persen. Situasi ini memerlukan perhatian dan penanganan yang berkelanjutan salahsatunya mengendalikan laju penduduk dan meningkatkan kualitasnya. Dengan kembali memaksimalkan program-program kependudukan. Olehkarenanya kegiatan ini bertujuan mengevaluasi program kependudukan dan KB serta menelaah segala masalah yang muncul”, papar Nuriyanti.
Wakil Bupati Bogor Karyawan Faturachman saat membuka rakerda tersebut menjelaskan, Kabupaten Bogor akan menjadi sangat dinamis dibandingkan dengan daerah yang lain. Kami bersentuhan langsung dengan ibu kota negara. Status kependudukannya sulit disebut mana yang valid, orang Jakarta yang ingin berinvestasi di Kabupaten Bogor banyak yang membuat KTP di sini demikian sebaliknya.
“Dinamika inilah yang harus ditangkap badan provinsi sehingga kita tidak disebut lalai melaksanakan program. KTP memang menjadi persoalan awal ketika kita menghitung angka-angka yang berkenaan dengan kependudukan. Mohon arahan dan bimbingan agar kami bisa menyelaraskan dalam pelaksanaan program-program kependudukan”, jelasnya.
Pada raker ini juga diluncurkan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS), kerjasama BPPKB Kabupaten Bogor dan Yayasan Aisyiyah Kabupaten Bogor. Kemudian pemberian penghargaan kepada peserta KB baru terbaik, penyuluh KB terbaik, dan partisipasi aktif rumah sakit terhadap operasi MOW.
Kegiatan dihadiri unsur SKPD, Ormas, Camat, anggota TP PKK, Kepala UPT, Kepala Puskesmas, Koordinator Lapangan BPPKB, Ikatan Bidan Indonesia, Dandim, Danlanud. Hadir sebagai nara sumber, Rektor Universitas Pajajaran Bandung Ganjar Kurnia, Kadinkes Kabupaten Bogor, Ketua Yayasan Asyiyah Jabar Dan PKK kab.bogor. (*rid)
Kondisi ini akan mengakibatkan over population yang berpengaruh negatif pada ketahanan pangan, lingkungan, dan IPM masyarakat.
Hal ini dikatakan Kepala Bidang Pelatihan dan Pengembangan BKKBN Jawa Barat, Ida Indrawati pada Rapat Kerja Daerah Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2013 tingkat Kabupaten Bogor di Ruang Serbaguna I, Gedung Sekretariat Daerah, Cibinong, Selasa (26/3/2013).
“Ini adalah komitmen kita bersama untuk mencari solusi pada permasalahan kependudukan. Jumlah penduduk di Jawa Barat sebelumnya sebesar 43.21826 juta jiwa. Dengan laju petumbuhan 1,89 persen pada tahun 2012 jumlahnya meningkat menjadi 45 juta jiwa," katanya.
Sementara, lanjut dia, angka kepadatan penduduk di Kabupaten Bogor sebesar 8.020 per km persegi. Kondisi ini akan mengakibatkan over population yang berpengaruh negatif kepada ketahanan pangan, lingkungan, dan IPM masyarakat. Kemudian IPM Jabar masih pada posisi 17 dari 33 provinsi.
Dirinya mengatakan peningkatan pemberdayaan petugas dan kader KB di lapangan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.
Kepala BPPKB Kabupaten Bogor Nuriyanti, menjelaskan Rakrda ini Komitmen bersama kita percepat pembangunan kependudukan dan keluarga berencana Kabupaten Bogor menuju pencapaian MDG’s 2015.
Menurutnya, Program kependudukan dan keluarga berencana adalah program strategis pemerintah daerah dengan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dengan menekan angka kelahiran demi penikatan taraf hidup masyarakat.
“Tercatat di Kabupaten Bogor, laju pertumbuhan penduduk mencapai 3,15 persen, rata-rata usia perkawinan 17,9 persen, dan IPM 72,87 persen. Situasi ini memerlukan perhatian dan penanganan yang berkelanjutan salahsatunya mengendalikan laju penduduk dan meningkatkan kualitasnya. Dengan kembali memaksimalkan program-program kependudukan. Olehkarenanya kegiatan ini bertujuan mengevaluasi program kependudukan dan KB serta menelaah segala masalah yang muncul”, papar Nuriyanti.
Wakil Bupati Bogor Karyawan Faturachman saat membuka rakerda tersebut menjelaskan, Kabupaten Bogor akan menjadi sangat dinamis dibandingkan dengan daerah yang lain. Kami bersentuhan langsung dengan ibu kota negara. Status kependudukannya sulit disebut mana yang valid, orang Jakarta yang ingin berinvestasi di Kabupaten Bogor banyak yang membuat KTP di sini demikian sebaliknya.
“Dinamika inilah yang harus ditangkap badan provinsi sehingga kita tidak disebut lalai melaksanakan program. KTP memang menjadi persoalan awal ketika kita menghitung angka-angka yang berkenaan dengan kependudukan. Mohon arahan dan bimbingan agar kami bisa menyelaraskan dalam pelaksanaan program-program kependudukan”, jelasnya.
Pada raker ini juga diluncurkan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS), kerjasama BPPKB Kabupaten Bogor dan Yayasan Aisyiyah Kabupaten Bogor. Kemudian pemberian penghargaan kepada peserta KB baru terbaik, penyuluh KB terbaik, dan partisipasi aktif rumah sakit terhadap operasi MOW.
Kegiatan dihadiri unsur SKPD, Ormas, Camat, anggota TP PKK, Kepala UPT, Kepala Puskesmas, Koordinator Lapangan BPPKB, Ikatan Bidan Indonesia, Dandim, Danlanud. Hadir sebagai nara sumber, Rektor Universitas Pajajaran Bandung Ganjar Kurnia, Kadinkes Kabupaten Bogor, Ketua Yayasan Asyiyah Jabar Dan PKK kab.bogor. (*rid)

Tidak ada komentar