Rapat Persiapan Pemilihan Bupati Bogor

CIBINONG -  Saatnya pasangan Calon Bupati melengkapi berkas pencalonan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor melaksanakan Rapat Persiapan Pemilihan Bupati di Aula KPU Kabupaten Bogor, Kamis (11/4/2013)

Rapat ini membahas tahap pencalonan yang harus dipenuhi secara administratif, keabsahan ijazah, dan tentang hukum pasangan Cabup.

“Ada perbedaan persyaratan administrasi antara bakal calon legislatif anggota DPRD Kabupaten Bogor dengan bakal calon bupati dan wakil bupati Bogor seperti dalam kelengkapan ijazah dan tes kesehatan,” ujar Tugiman.

Tahap persiapan, tegasnya, sudah dimulai sejak 11 Maret 2013 dan hari ini telah diberikan DP4 dari Pemerintah Daerah ke KPU Kabupaten Bogor yang menandai dimulainya tahap awal pemutakhiran data.

Menurutnya, hadirnya para perwakilan dari instansi terkait ini untuk mengetahui dan meminta masukan dari instansi terkait mengenai berkas persyaratan dari KPU yang sekarang terdapat perubahan dari Pemilu sebelumnya.

“Mengenai berkas pencalonan bupati yang dianggap perwakilan instansi ini memiliki perbedaan dengan form standar instansi terkait, pada dasarnya KPU Kabupaten Bogor tidak mempermasalahkan sepanjang isi surat keterangan yang dikeluarkan instansi terkait mengandung substansi yang sama,” pungkasnya. 

Rapat ini dihadiri oleh para komisioner KPU Kabupaten Bogor dalam hal ini Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Tugiman, SH, MM sebagai narasumber, peserta yang hadir perwakilan dari RSUD Cibinong, Polres Bogor, Asisten Pemerintahan, Dinas Kesehatan, Pengadilan Negeri Cibinong dan Panwaslu.

Sebelumnya, KPU Kabupaten Bogor melalui Ketua KPU Kabupaten Bogor Achmad Fauzi, S.Sos, ME menerima Data Potensial Penduduk Pemilih Pemilu (DP4) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bogor (Pilbup) Tahun 2013, dari Pemerintah Kabupaten Bogor yang diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Bogor, Karyawan Faturrahman Kamis (11/4/2013) di Ruang Rapat Bupati.

 

Adapun DP4 yang diserahkan Wabup Bogor kepada KPU sejumlah 2.849.160 jiwa. Rapat tersebut dihadiri oleh jajaran Muspida Kabupaten Bogor, perwakilan SKPD, dan perwakilan Camat se-Kabupaten Bogor.

“Berdasarkan PKPU No.9 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bahwa 150 hari sebelum pemilu pemerintah memberikan DP4 ke KPU untuk kemudian dimutakhirkan oleh Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) menjadi Daftar Pemilih (DP),”  ujar Fauzi, di ruang kerjanya. (ags)

Editor: Alsabili

Email: beritabogor2002@gmail.com